Kisah

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 694,96 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 919.145 jiwa, dan pada akhir tahun 2024, penduduk Padang sebanyak 946.982 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Penduduk Kota Padang terus meningkat pada tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 954.177 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% per tahunnya.

Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat.

Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Sitti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang.

Sebuah pertunjukan Barongsai di Padang Beberapa klub utama sepak bola, di antaranya PS Semen Padang, PSP Padang, dan Minangkabau FC, bermarkas di kota ini. Ketiga kesebelasan ini menggunakan Stadion Agus Salim sebagai tempat untuk pertandingan laga kandang. Stadion ini terletak pada kawasan gelanggang olahraga (GOR) yang mulai dibangun sejak tahun 1957.

Kota ini juga memiliki lapangan pacuan kuda. Setiap tahunnya diadakan lomba pacu kuda pada kawasan Tunggul Hitam yang memiliki panjang lintasan 1.600 m. Perlombaan pacu kuda ini sudah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau khususnya. Saat ini terdapat rangkaian perlombaan dengan beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah satu kali tiap tahunnya. Sementara pesertanya juga ada dari luar Sumatera Barat.

Perlombaan selaju sampan atau dikenal dengan nama lomba perahu naga biasanya diadakan setiap tahunnya di sungai Banda Bakali. Lomba perahu naga ini kemungkinan dipengaruhi oleh etnis Tionghoa, termasuk kesenian tarian tradisional Barongsai yang pernah mewakili Kota Padang pada beberapa perlombaan tingkat internasional.

Kejuaraan Tour de Singkarak 2013 di jalanan Kota Padang. Kota Padang termasuk kota yang menjadi bagian dari tahapan kejuaraan balap sepeda Tour de Singkarak. Kejuaraan yang secara resmi telah menjadi agenda perhelatan tahunan Union Cycliste Internationale (UCI) tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2009. Memasuki tahun ke-4 Kota Padang tidak lagi menjadi titik dimulainya Tour de Singkarak, melainkan menjadi titik akhir yang sebelumnya ditempatkan di Danau Singkarak.

Dalam memperingati hari jadinya, kota ini setiap tahunnya menyelenggarakan pesta telong-telong, berupa perayaan pada malam hari yang dimeriahkan dengan pemasangan obor atau lampion. Sementara itu menjelang masuk bulan Ramadhan beberapa masyarakat muslim di kota ini menyelenggarakan tradisi balimau yaitu mandi keramas, biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian.

Salah satu tradisi adat Minangkabau yaitu persembahan (pasambahan) dalam upacara pemakaman masih dilaksanakan pada Kecamatan Kuranji. Sementara pada Kecamatan Pauh dikenal dengan tradisi silat Pauh (silek Pauah), yang memiliki pengaruh sampai mancanegara serta juga digunakan dalam mengembangkan beberapa aliran tarekat di Padang.

Kawasan Lubuk Minturun populer dalam tradisi balimau di Padang Perpaduan budaya berbagai etnis dapat dilihat pada tari Balanse Madam yang berasal dari komunitas Nias di Padang. Tari yang diciptakan pada abad ke-16 ini dipengaruhi oleh budaya Portugis, Minangkabau dan budaya Nias sendiri. Pada masa kini tari ini juga ditampilkan oleh masyarakat etnis lain, seperti Minangkabau dan Tamil.

Kota ini juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk menuangkan kreasinya, beberapa karya seni yang berkaitan dengan kota ini antara lain roman/novel berjudul Sitti Nurbaya berkisah tentang wanita yang dipaksa kawin dengan lelaki bukan pilihannya dan diracun sampai meninggal, karya Marah Rusli, yang kemudian pada tahun 1990 TVRI mengangkat cerita ini menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul Sitti Nurbaya yang dibintangi oleh Novia Kolopaking, Gusti Randa dan HIM Damsyik. Begitu juga dengan roman Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutan Sati, mengambil latar Kota Padang dan suasana Minangkabau tempo dulu. Roman ini menceritakan pengembaraan seorang tokoh utamanya bernama Midun, yang kemudian juga diangkat oleh TVRI tahun 1991 menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul yang sama, serta dibintangi oleh Sandy Nayoan dan Desy Ratnasari. Sementara lagu berjudul Teluk Bayur diciptakan oleh Zainal Arifin dan dinyanyikan oleh Ernie Djohan menjadi lagu cukup populer di masyarakat tahun 60-an. Di kota Padang juga terdapat puluhan studio rekaman yang banyak disewa oleh para produser dari Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Selain itu, Kota Padang dan Kota Bukittinggi merupakan basis bagi industri musik pop Minang.

ki|Muara Padang pada tahun 1883-1889 (litografi berdasarkan cat air oleh Josias Cornelis Rappard)

Tidak ada data pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Namun, kota ini pada awalnya diperkirakan berupa sebuah lapangan, dataran, atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang juga dapat bermaksud pedang.

Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Kampung-kampung baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut, yang semuanya termasuk Kenagarian Padang dalam adat Nan Dalapan Suku; yaitu suku-suku Sumagek (Chaniago Sumagek), Mandaliko (Chaniago Mandaliko), Panyalai (Chaniago Panyalai), dan Jambak dari Kelarasan Bodhi-Chaniago, serta Sikumbang (Tanjung Sikumbang), Balai Mansiang (Tanjung Balai-Mansiang), Koto (Tanjung Piliang), dan Malayu dari Kelarasan Koto-Piliang. Terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatra berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Kehadiran bangsa asing di Kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.

Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatra untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatra, sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. VOC berhasil mengembangkan Kota Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang.

lurus|Gerbang menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum di Padang pada Maret 1916

Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada 19 Agustus 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Prancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.

lurus|Lambang Kota Padang zaman Hindia Belanda, diadopsi tahun 1926.

Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatra (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada 1 Maret 1906. Hingga Perang Dunia II, Padang merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Indonesia, selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Menjelang masuknya tentara Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatra menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatra Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali Kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1PD/1958, secara de facto memindahkan ibu kota provinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang. Status ini baru dikukuhkan secara de jure lewat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

Seiring dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman seperti Pauh(termasuk wilayah Kuranji), Koto Tangah(termasuk wilayah Nanggalo), Lubuk Kilangan(termasuk wilayah Lubuk Begalung), dan Bungus Teluk Kabung. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang– Lubuk Alung–Pariaman).

pus|Panorama Kota Padang di sehiliran Batang Arau pada abad ke-19.

Balai Kota Padang tempo dulu Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, tetapi pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.

Sejak 1 April 1906 termasuk Kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan permukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.

Pada tahun 1928 Mr. W.M. Ouwerkerk dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, Kecamatan Padang Barat).

lurus|Wali Kota Padang kedua Bagindo Azizchan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda, yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua, atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid, seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Wali kota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Padangpanjang. Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.

Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi. Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari Kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya. Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.

Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara. Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra, dengan luas keseluruhan 1.414,96 km² atau setara dengan 3,36% dari luas provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil yang terdapat di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, dan Koto Tangah.

Pada tahun 1833, Residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8.6–8.9 skala Richter di Padang yang menimbulkan tsunami. Sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami di pesisir Kota Padang dan menyebabkan kerusakan pada kawasan Pantai Air Manis. Pada 30 September 2009, kota ini kembali dilanda gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter, dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25% infrastruktur yang ada di kota ini.

Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C–32 °C pada siang hari dan 22 °C–28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%–81%. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.