Story

Pacu jawi, a traditional bull race from Tanah Datar. Group of people at a tiger trap with a tiger in Soepajang, Bovenlanden Padang, on Sumatra's west coast. (Circa 1895) Tanah Datar Regency is a landlocked regency in West Sumatra province, Indonesia. The regency has an area of 1,337.1 km2 and had a population of 338,484 at the 2010 Census, which rose to 371,704 at the 2020 Census. The official estimate as of mid 2025 was 392,740 (comprising 198,360 males and 194,380 females). The regency seat is the town of Batusangkar. The city of Padang Panjang is also geographically located within the regency but constitutes a municipality (meaning "autonomous city") of its own.

Tanah Datar has several tourist attractions including the Pagaruyung Palace (Istano Pagaruyuang) with its museum, Sanskrit and Malay language stone inscriptions from the 14th century, several sites with megaliths (batu tagak), and the village Pandai Sikat (Pandai Sikek), where the traditional songket (kain balapak) is woven. The northern part of Lake Singkarak is situated in Tanah Datar. The traditional bull race pacu jawi takes place in the regency, too.

Balai adat melambangkan tempat mufakat, tempat melahirkan filsafat alam pikiran khas masyarakat Tanah Datar yang dikenal dengan sistem demokrasi menurut alur dan patut, sebagai lambang konsekuensi dalam melaksanakan demokrasi.

Atap balai adat yang melengkung bagai tanduk kerbau meruncing menjulang ke atas merupakan gaya seni bangunan khas Tanah Datar yang melambangkan sifat masyarakat yang dinamis, bekerja berbuat dan bercita-cita luhur untuk kebahagiaan bersama.

Atap balai adat dengan lima gonjong, satu gonjong pada bagian depan dan empat gonjong pada bahagian samping yang melengkung bagai tanduk kerbau meruncing menjulang ke atas merupakan gaya seni bangunan khas Tanah Datar yang melambangkan sifat masyarakat yang dinamis, bekerja berbuat dan bercita-cita luhur untuk kebahagiaan bersama. Masjid bertingkat, berkubah, bergonjong dan lurus ke atas melambangkan agama mayoritas masyarakat Tanah Datar adalah Islam, dalam membentuk jiwa yang suci dan berbudi luhur.

Kabupaten Tanah Datar adalah pusat adat dan budaya Minangkabau. Tanah Datar merupakan daerah yang tertua dalam tatanan sejarah, adat, dan budaya Minangkabau. Dalam Tambo Alam Minangkabau, folklor yang mengisahkan asal-usul masyarakat Minangkabau terdapat tiga daerah asli Minangkabau atau Luhak Nan Tigo, yaitu Kabupaten Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Kabupaten Agam (Luhak Agam), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Luhak Lima Puluh Koto). Pusat dari peradaban awal masyarakat Minangkabau berada di kaki gunung Marapi, di nagari yang disebut sebagai Nagari Tuo Pariangan di kecamatan Pariangan sekarang. Dari nagari Pariangan ini, masyarakat Minangkabau berkembang dan bermigrasi ke berbagai daerah di Alam Minangkabau dan berbagai tempat di Nusantara termasuk Negeri Sembilan di Malaysia.

Sebagai daerah inti peradaban masyarakat Minangkabau, pernah terdapat berbagai sistem pemerintahan yang memiliki pusat pemerintahan di wilayah kabupaten Tanah Datar.

Sebagai daerah awal peradaban orang Minangkabau, kawasan di sekitar kaki gunung Merapi pernah menjadi pusat dari berbagai bentuk sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau. Kerajaan pertama yang hadir adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu sekitar abad ke-1 M. Pusat pemerintahan kerajaan berada di sekitar lereng Gunung Marapi yang kemudian dikenal dengan nama Pariangan Padang Panjang. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan pertanian, berdirilah Kerajaan Dusun Tuo pada abad ke-5 M dengan pusat pemerintahan terletak di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Dusun Tuo didirikan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Di kurun waktu bersamaan juga berdiri kerajaan rival yaitu Kerajaan Bungo Satangkai yang didirikan oleh Datuak Katumangguangan dengan pusat pemerintahan di Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar sekarang.

Kerajaan Melayu adalah sebuah kerajaan regional di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya yang bercorak Hindu-Buddha. Sebagai sebuah kerajaan besar di masanya, pusat pemerintahan kerajaan berpindah dari Minanga, kemudian ke Dharmasraya, dan diawal abad ke-15 berpusat di Suruaso serta Pagaruyung yang merupakan daerah inti kabupaten Tanah Datar sekarang sebelum akhirnya ditaklukan oleh kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Kerajaan Pagaruyung adalah kelanjutan dari kerajaan Melayu dengan pusat pemerintahan berada di Pagaruyung, yang sekarang merupakan kawasan inti pemerintahan kabupaten Tanah Datar. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh di masanya, wilayah kerajaan ini meliputi seluruh bagian daratan Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau, dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon Nibung atau Ruyung yang banyak ditemukan di kawasan ini. Kerajaan ini pada awalnya bercorak Hindu-Buddha dengan raja-rajanya berasal dari dinasti Mauli, kemudian berubah menjadi kerajaan Islam dengan diterimanya Islam sebagai agama raja dan rakyat di Minangkabau di sekitar abad ke-14 M. Kerajaan Pagaruyung runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara Kaum Adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda.

Perang Padri membuat kerajaan Pagaruyung melemah dan akhirnya runtuh dengan meninggalnya raja terakhir Pagaruyung yaitu Sultan Arifin Muningsyah pada tahun 1825. Pewarisnya adalah Sultan Tungggal Alam Bagagarsyah, tetapi tidak berhak untuk naik tahta sebagai Raja Alam Minangkabau karena telah menyerahkan kedaulatan Kerajaan Pagaruyung ke pada Belanda dalam sebuah perjanjian antara kaum Adat dengan pemerintahan Belanda dalam usaha bersama memerangi kaum Padri. Sultan Tunggal Alam Bagagarsyah pada akhirnya diangkat sebagai regent van Tanah Datar, sebuah jabatan politik dengan kekuasaan terbatas hanya di Tanah Datar.

Berakhirnya kerajaan Pagaruyung berakibat pada diserapnya seluruh bekas kerajaan Pagaruyung ke dalam pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, struktur pemerintahan mengalami banyak perubahan nomenklatur. Pada tahun 1913, wilayah kerajaan Pagaruyung dan daerah taklukannya yang luas sebagian besar berada di bawah Residentie van Sumatra's Westkust (Karesidenan Pesisir Barat Sumatra) dan dibagi ke dalam berbagai afdeling (luhak) dengan ibukota di Padang. Tanah Datar kemudian menjadi bagian Afdeling Tanah Datar yang terdiri dari empat onder-afdeling yaitu afdeling Sawah Lunto, afdeling Fort van der Capellen (Batusangkar), afdeling Sijunjung, dan afdeling Batang Hari dengan pusat pemerintahan berada di Fort van der Capellen, kawasan pasar kota Batusangkar sekarang.

Pada masa pendudukan Jepang yang cukup singkat, tidak banyak perubahan terjadi di kawasan Tanah Datar dan Sumatera Barat. Pemerintahan pendudukan Jepang mengikuti pembagian administratif yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi hanya mengubah nama Belanda ke dalam bahasa Jepang. Afdeeling yang dikepalai oleh asisten residen diubah menjadi bunshū yang dikepalai oleh bunshūchō. Onderafdeeling yang dikepalai oleh kontroler diubah menjadi fuku bunshū yang dikepalai oleh seorang fuku bunshūchō. District yang dikepalai oleh demang diubah menjadi gun yang dikepalai oleh gunchō. Onderdistrict yang dikepalai oleh asisten demang diubah menjadi fuku gun yang dikepalai oleh fuku gunchō.

Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, Tanah Datar merupakan wilayah administrasi berbentuk Luhak dan dikepalai oleh seorang Wali Luhak. Segera Tanah Datar dirubah menjadi Kabupaten dengan dipimpin oleh seorang Bupati.

Dasar hukum pembentukan kabupaten Tanah Datar adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang ini beberapa kali diamendemen terkait dengan perubahan nomenklatur di dalam Provinsi Sumatera Tengah dan pemekaran wilayah di dalam Provinsi Sumatera Tengah.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pada tahun 2024, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan adanya undang-undang baru ini, kabupaten Tanah Datar kini memiliki dasar hukum yang jelas dan sah sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat ini mengatur dan menetapkan karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya alam, dan adat serta budaya Minangkabau sebagai ciri khas daerah. Selain itu undang-undang ini mengatur dan menetapkan mengenai cakupan wilayah, batas daerah, dan ibukota kabupaten. Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar bernama Batusangkar yang berkedudukan di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab.

Geographically, Tanah Datar Regency is located in the middle of West Sumatra Province, at 00º17" South Latitude - 00º39" South Latitude and 100º19" East Longitude – 100º51" East Longitude. Average altitude 400 to 1000 meters above sea level.

Tanah Datar Regency is located between two mountains, namely Mount Marapi and Mount Singgalang. This topography is dominated by hilly areas and has two-thirds of the Singkarak lake.

In general, the climate in Tanah Datar Regency is moderate with temperatures between 12 °C–25 °C with an average rainfall of more than 3,000 mm per year. Most of the rain falls from September to February. This high rainfall causes sufficient water availability, thus enabling extensive agricultural business to be developed.