Kisah

Kabupaten Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang beribu kota Batusangkar dan pusat pemerintahan berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km2) dengan jumlah penduduk 388.230 jiwa pada 2024. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan, oleh karena itu PDRB Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh produk-produk pertanian.

Kabupaten Tanah Datar menjadi Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada, pada tahun 2003 menurut Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Tanah Datar masih memelihara adat istiadat masyarakatnya berupa peninggalan sejarah dan bukti-bukti kebudayaan tinggi, terutama dari masa Adityawarman, seperti prasasti dan arsitektur lokal.

Balai adat melambangkan tempat mufakat, tempat melahirkan filsafat alam pikiran khas masyarakat Tanah Datar yang dikenal dengan sistem demokrasi menurut alur dan patut, sebagai lambang konsekuensi dalam melaksanakan demokrasi.

Atap balai adat yang melengkung bagai tanduk kerbau meruncing menjulang ke atas merupakan gaya seni bangunan khas Tanah Datar yang melambangkan sifat masyarakat yang dinamis, bekerja berbuat dan bercita-cita luhur untuk kebahagiaan bersama.

Atap balai adat dengan lima gonjong, satu gonjong pada bagian depan dan empat gonjong pada bahagian samping yang melengkung bagai tanduk kerbau meruncing menjulang ke atas merupakan gaya seni bangunan khas Tanah Datar yang melambangkan sifat masyarakat yang dinamis, bekerja berbuat dan bercita-cita luhur untuk kebahagiaan bersama. Masjid bertingkat, berkubah, bergonjong dan lurus ke atas melambangkan agama mayoritas masyarakat Tanah Datar adalah Islam, dalam membentuk jiwa yang suci dan berbudi luhur.

Kabupaten Tanah Datar adalah pusat adat dan budaya Minangkabau. Tanah Datar merupakan daerah yang tertua dalam tatanan sejarah, adat, dan budaya Minangkabau. Dalam Tambo Alam Minangkabau, folklor yang mengisahkan asal-usul masyarakat Minangkabau terdapat tiga daerah asli Minangkabau atau Luhak Nan Tigo, yaitu Kabupaten Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Kabupaten Agam (Luhak Agam), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Luhak Lima Puluh Koto). Pusat dari peradaban awal masyarakat Minangkabau berada di kaki gunung Marapi, di nagari yang disebut sebagai Nagari Tuo Pariangan di kecamatan Pariangan sekarang. Dari nagari Pariangan ini, masyarakat Minangkabau berkembang dan bermigrasi ke berbagai daerah di Alam Minangkabau dan berbagai tempat di Nusantara termasuk Negeri Sembilan di Malaysia.

Sebagai daerah inti peradaban masyarakat Minangkabau, pernah terdapat berbagai sistem pemerintahan yang memiliki pusat pemerintahan di wilayah kabupaten Tanah Datar.

Sebagai daerah awal peradaban orang Minangkabau, kawasan di sekitar kaki gunung Merapi pernah menjadi pusat dari berbagai bentuk sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau. Kerajaan pertama yang hadir adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu sekitar abad ke-1 M. Pusat pemerintahan kerajaan berada di sekitar lereng Gunung Marapi yang kemudian dikenal dengan nama Pariangan Padang Panjang. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan pertanian, berdirilah Kerajaan Dusun Tuo pada abad ke-5 M dengan pusat pemerintahan terletak di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Dusun Tuo didirikan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Di kurun waktu bersamaan juga berdiri kerajaan rival yaitu Kerajaan Bungo Satangkai yang didirikan oleh Datuak Katumangguangan dengan pusat pemerintahan di Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar sekarang.

Kerajaan Melayu adalah sebuah kerajaan regional di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya yang bercorak Hindu-Buddha. Sebagai sebuah kerajaan besar di masanya, pusat pemerintahan kerajaan berpindah dari Minanga, kemudian ke Dharmasraya, dan diawal abad ke-15 berpusat di Suruaso serta Pagaruyung yang merupakan daerah inti kabupaten Tanah Datar sekarang sebelum akhirnya ditaklukan oleh kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Kerajaan Pagaruyung adalah kelanjutan dari kerajaan Melayu dengan pusat pemerintahan berada di Pagaruyung, yang sekarang merupakan kawasan inti pemerintahan kabupaten Tanah Datar. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh di masanya, wilayah kerajaan ini meliputi seluruh bagian daratan Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau, dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon Nibung atau Ruyung yang banyak ditemukan di kawasan ini. Kerajaan ini pada awalnya bercorak Hindu-Buddha dengan raja-rajanya berasal dari dinasti Mauli, kemudian berubah menjadi kerajaan Islam dengan diterimanya Islam sebagai agama raja dan rakyat di Minangkabau di sekitar abad ke-14 M. Kerajaan Pagaruyung runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara Kaum Adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda.

Perang Padri membuat kerajaan Pagaruyung melemah dan akhirnya runtuh dengan meninggalnya raja terakhir Pagaruyung yaitu Sultan Arifin Muningsyah pada tahun 1825. Pewarisnya adalah Sultan Tungggal Alam Bagagarsyah, tetapi tidak berhak untuk naik tahta sebagai Raja Alam Minangkabau karena telah menyerahkan kedaulatan Kerajaan Pagaruyung ke pada Belanda dalam sebuah perjanjian antara kaum Adat dengan pemerintahan Belanda dalam usaha bersama memerangi kaum Padri. Sultan Tunggal Alam Bagagarsyah pada akhirnya diangkat sebagai regent van Tanah Datar, sebuah jabatan politik dengan kekuasaan terbatas hanya di Tanah Datar.

Berakhirnya kerajaan Pagaruyung berakibat pada diserapnya seluruh bekas kerajaan Pagaruyung ke dalam pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, struktur pemerintahan mengalami banyak perubahan nomenklatur. Pada tahun 1913, wilayah kerajaan Pagaruyung dan daerah taklukannya yang luas sebagian besar berada di bawah Residentie van Sumatra's Westkust (Karesidenan Pesisir Barat Sumatra) dan dibagi ke dalam berbagai afdeling (luhak) dengan ibukota di Padang. Tanah Datar kemudian menjadi bagian Afdeling Tanah Datar yang terdiri dari empat onder-afdeling yaitu afdeling Sawah Lunto, afdeling Fort van der Capellen (Batusangkar), afdeling Sijunjung, dan afdeling Batang Hari dengan pusat pemerintahan berada di Fort van der Capellen, kawasan pasar kota Batusangkar sekarang.

Pada masa pendudukan Jepang yang cukup singkat, tidak banyak perubahan terjadi di kawasan Tanah Datar dan Sumatera Barat. Pemerintahan pendudukan Jepang mengikuti pembagian administratif yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi hanya mengubah nama Belanda ke dalam bahasa Jepang. Afdeeling yang dikepalai oleh asisten residen diubah menjadi bunshū yang dikepalai oleh bunshūchō. Onderafdeeling yang dikepalai oleh kontroler diubah menjadi fuku bunshū yang dikepalai oleh seorang fuku bunshūchō. District yang dikepalai oleh demang diubah menjadi gun yang dikepalai oleh gunchō. Onderdistrict yang dikepalai oleh asisten demang diubah menjadi fuku gun yang dikepalai oleh fuku gunchō.

Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, Tanah Datar merupakan wilayah administrasi berbentuk Luhak dan dikepalai oleh seorang Wali Luhak. Segera Tanah Datar dirubah menjadi Kabupaten dengan dipimpin oleh seorang Bupati.

Dasar hukum pembentukan kabupaten Tanah Datar adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang ini beberapa kali diamendemen terkait dengan perubahan nomenklatur di dalam Provinsi Sumatera Tengah dan pemekaran wilayah di dalam Provinsi Sumatera Tengah.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pada tahun 2024, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan adanya undang-undang baru ini, kabupaten Tanah Datar kini memiliki dasar hukum yang jelas dan sah sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat ini mengatur dan menetapkan karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya alam, dan adat serta budaya Minangkabau sebagai ciri khas daerah. Selain itu undang-undang ini mengatur dan menetapkan mengenai cakupan wilayah, batas daerah, dan ibukota kabupaten. Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar bernama Batusangkar yang berkedudukan di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 00º17" LS–00º39" LS dan 100º19" BT – 100º51" BT. Ketinggian rata-rata 200 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada perbatasan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas. Kota Batusangkar lebih dikenal sebagai kota budaya karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat bukti-bukti sejarah peradaban masyarakat Minangkabau berupa prasasti, menhir, dan arsitektur terutama dari masa kerajaan Pagaruyung.

Kabupaten Tanah Datar berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu: Kota Padang Panjang merupakan enklave dari kabupaten Tanah Datar dan terletak di bagian barat kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut: Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar Di antara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjuang Baru terletak pada ketinggian antara 700 s.d. 1.000 m di atas permukaan laut, sementara itu empat Kecamatan lainnya (Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab) terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 m dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 200 s.d. 750 m dari permukaan laut.

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 19,60 C – 37,2 C dan rata-rata suhu adalah 26,26. Curah hujan rata-rata adalah 459,08 mm per tahun. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan April sebesar 678,4 mm dan terendah pada bulan Juli sebesar 87,8 mm. Hari-hari hujan terendah ada pada bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 11 hari dan tertinggi pada bulan Agustus, Oktober dan Desember sebanyak 21 hari. Rata-rata hari hujan turun dalam setahun adalah 26,75 hari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 5 buah sungai.