
Kota Yogyakarta (, atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan nama Yogya atau Jogja) adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Jumlah penduduk kota ini pada semester kedua tahun 2025 sebanyak 415.779 jiwa.
Salah satu kemantren di Yogyakarta, yaitu Kotagede (Kuthagedhe atau Kithahageng dalam penulisan bahasa Jawa) pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575–1640. Kini, Yogyakarta menjadi tempat tinggal dua penerus Mataram, yakni Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam, yang berada di Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman.
Bahasa yang digunakan di Yogyakarta adalah Bahasa Jawa Dialek Mataram dengan varian Yogyakarta-Surakarta. Meskipun demikian, varian lokal Yogyakarta ini dikenal sebagai "varian halus" karena penggunaan kata-kata krama yang meluas dalam percakapan sehari-hari, lebih luas daripada yang digunakan di tempat lain. Menurut Statistik Kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kota Yogyakarta. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Yogyakarta adalah bahasa Indonesia.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan Bahasa Jawa menjadi bahasa resmi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kota Yogyakarta.
Kota Yogyakarta menjadi salah satu pusat pelestarian Budaya Jawa, khususnya gaya Yogyakarta. Budaya Jawa gaya Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan gaya kebudayaan Jawa di daerah lainnya. Hal ini karena keberadaan Kesultanan Yogyakarta yang memilih untuk mempertahankan budaya Jawa murni yang telah ada sejak masa Kesultanan Mataram pada Perjanjian Jatisari.
Tari Golek Ayun-Ayun, salah satu tarian khas Yogyakarta yang dikembangkan di dalam Keraton. Tarian khas Yogyakarta berkembang dari dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman, di mana kedua keraton memiliki beberapa tarian Srimpi dan Bedaya sesuai dengan pakem masing-masing. Salah satu tarian yang dikenal oleh masyarakat adalah tari Beksan Lawung Ageng. Beksan Lawung Ageng adalah salah satu tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan biasanya dipentaskan pada ritual kenegaraan. Tarian ini menggambarkan adu ketangkasan prajurit bertombak.
Batik gaya Yogyakarta memiliki ciri khas pada warna dasaran atau latar belakang putih atau hitam. Batik Yogyakarta juga dapat dilihat dari seret atau bagian putih di pinggir kain batik. Adapun motif batik yang berkembang di Yogyakarta, seperti motif Parang dan Kawung.
Surjan adalah salah satu pakaian adat Yogyakarta yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari. Masyarakat Yogyakarta biasanya melengkapi pakaian Surjan dengan mengenakan penutup kepala yang disebut Blangkon.
Blangkon gaya Yogyakarta memiliki ciri khas berupa mondolan (tonjolan di belakang) yang membulat. Mondolan tersebut pada awalnya adalah rambut masyarakat yang digulung ke dalam, mengingat pada saat itu masyarakat sekitar Keraton Yogyakarta masih memanjangkan rambutnya.
Abdi dalem Keraton Yogyakarta menabuh gamelan sekaten Kyai Guntur Madu di Bangsal Pagongan Masjid Agung Kauman. Perayaan dan upacara adat di kota Yogyakarta biasanya diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Beberapa perayaan tersebut antara lain:
Sekaten adalah pergelaran rangkaian kegiatan tahunan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud penanggalan Jawa (dapat disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriah). Biasanya pergelaran ini dimeriahkan dengan pasar malam, dan dimainkannya gamelan pusaka (miyos gongso) di halaman Masjid Agung.
Mubeng Beteng atau Tapa Bisu adalah tradisi yang dilakukan oleh abdi dalem Keraton Yogyakarta dan masyarakat dalam menyambut tahun baru Hijriyah. Tradisi ini dilakukan dalam bentuk jalan kaki bersama mengitari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta pada malam hari sambil membisu sebagai sarana merefleksikan diri dalam keheningan.
Tradisi mubeng beteng diilhami dari tradisi Jawa-Islam yang dimulai ketika Kerajaan Mataram yang saat itu beribukota di Kotagede membangun benteng mengelilingi kerajaan atau keraton yang kemudian selesai pada tanggal 1 Suro 1580 Masehi. Setelah itu para prajurit rutin mengelilingi benteng untuk menjaga dari ancaman musuh. Setelah dibangunnya parit, tugas berkeliling digantikan oleh abdi dalem agar tidak terkesan seperti militer. Para abdi berkeliling dengan membisu sambil membacakan doa-doa dalam hati agar mereka diberi keselamatan.
Biasanya tradisi ini diawali pada pukul 20.00 dengan serangkaian acara seperti tahlilan, pembagian makanan berkah, tembangan macapat hingga prosesi mubeng beteng dilakukan tepat pukul 00.00 WIB.
Grebeg atau Garebeg merupakan tradisi yang rutin diselenggarakan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati peristiwa penting. Dalam acara grebeg, biasanya dilakukan pembagian gunungan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.
Di Yogyakarta, grebeg dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada bulan Rabiul Awal (Maulud), Syawal, dan Dzulhijjah (Besar). pembagian gunungan bertempat di tiga titik, seperti Masjid Gedhe Kauman, Kepatihan, dan Pura Pakualaman.
Upacara ini diselenggarakan oleh Kadipaten Pakualaman, yang menandai pergantian penjaga Pura Pakualaman. Pura Pakualaman memiliki dua bregada yang masing-masing saling bergiliran pada hari sabtu kliwon setiap bulannya.
Sebelumnya upacara ini dilakukan tertutup di kalangan intern Pakualaman, namun saat ini Kadipaten Pakualaman membuat upacara tersebut dapat dinikmati oleh kalangan umum dengan tujuan mendekatkan Pura Pakualaman kepada masyarakat.
Yogyakarta memiliki garis imajiner khusus yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan, di mana hubungan antar ketiga tempat tersebut ditandai dengan Tugu Yogyakarta di bagian utara dan Panggung Krapyak di bagian selatan. Garis imajiner ini menjadi ciri khas Kota Yogyakarta dibandingkan wilayah lain, sekaligus menjadi titik awal perkembangan perkotaan Yogyakarta, di mana Keraton membangun beberapa fasilitas fisik di ruas ini seperti Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, dan Masjid Gedhe Kauman.
Garis imajiner tersebut dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I ketika membangun Keraton di antara Sungai Code dan Sungai Winongo. Garis imajiner memiliki filosofi tentang hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu.
Kota Yogyakarta menjadi inspirasi bagi Ismail Marzuki untuk menciptakan lagu Sepasang Mata Bola pada 1946. Lagu tersebut mencitrakan suasana senja di Stasiun Yogyakarta. Ada pula lagu Yogyakarta, lagu yang diciptakan oleh Katon Bagaskara pada 1990 dalam album Kedua. Lagu tersebut mencitrakan suasana Yogyakarta yang hangat dan ramah.
Beberapa film yang mengangkat tema Yogyakarta antara lain Jagad X Code (2009), Sang Pencerah (2010).
Sebagai kota pariwisata dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki banyak pergelaran festival guna menarik wisatawan, sekaligus menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Pergelaran yang rutin digelar di Kota Yogyakarta, seperti: Suasana Pasar Kangen Yogyakarta
Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Festival ini diselenggarakan sejak 1989, dan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kota Yogyakarta.
Di kota Yogyakarta, acara berpusat di Benteng Vredeburg, Jalan Malioboro, Taman Budaya Yogyakarta, Monumen Serangan Umum 1 Maret dan kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Festival Kotagede rutin diselenggarakan sejak 1999, dan diadakan untuk pengembangan seni budaya, peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dan peningkatan pariwisata yang ada di daerah Kotagede. Festival ini diadakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan melibatkan dua wilayah yang termasuk dalam kawasan cagar budaya Kotagede, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
Nama Yogyakarta berasal dari dua kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti "kedamaian" (atau tanpa perang, a "tidak", yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti "perang"), dan Karta yang berarti "baik". Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India di mana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak Keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan leluri (riwayat oral) telah berupa sebuah dalem pesanggrahan yang bernama Dalem Garjitowati; lalu dinamakan ulang oleh Susuhunan Pakubuwana II menjadi Dalem Ayogya.
Dalam korespondensi era kolonial, nama kota ini sering ditulis dalam aksara Jawa sebagai, dibaca sebagai dengan tambahan prefiks nga-.
Dalam sistem ejaan pada masa itu, nama tersebut dieja menggunakan alfabet Latin sebagai "Jogjakarta". Seiring perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia, konsonan mulai ditulis dengan, dan konsonan ditulis dengan. Namun, nama pribadi dan geografis diizinkan untuk mempertahankan ejaan aslinya sesuai dengan ejaan kontemporer bahasa Indonesia. Karena itu, kota ini dapat ditulis sebagai "Yogyakarta", yang setia pada pelafalan aslinya dan penulisan dalam aksara Jawa, atau "Jogjakarta", yang setia pada ejaan Belanda lama dan mencerminkan pelafalan populer saat ini, tetapi berbeda dari etimologi aslinya dari Ayodhya. Saat ini, baik "Yogyakarta" maupun "Jogjakarta" dapat ditemukan dalam berbagai dokumen.
Berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari Perjanjian Giyanti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholaas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Kesultanan Mataram, di mana wilayah Mataram bagian timur masih menjadi milik Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kala itu dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana III, dan bagian barat menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Opak. Pangeran Mangkubumi pun diakui menjadi Raja pada wilayah tersebut dengan Gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwana I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama "Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat", sebulan setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti.
Pangeran Mangkubumi memilih wilayah Hutan Beringin (Pabringan), di mana pada wilayah tersebut terdapat sebuah desa bernama Pacethokan dan Pesanggrahan Gerjiwati (Garjitawati) yang dibuat oleh Susuhunan Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi pun mengubah nama wilayah tersebut menjadi Ayodya. Setelah perubahan nama tersebut, Pangeran Mangkubumi segera memerintahkan kepada rakyat untuk membabat hutan tersebut agar dapat didirikan keraton. Calon keraton baru tersebut terletak di suatu kawasan di antara Kali Winongo dan Kali Code. Lokasi tersebut dinilai strategis dari sisi pertanahan dan keamanan. Sebelum pembangunan keraton selesai, pemerintahan sementara dipusatkan di daerah Gamping, tepatnya di Pesanggrahan Ambarketawang.
Pada tanggal 7 Oktober 1756, bangunan keraton selesai dibangun, sekaligus menjadi tanggal pemindahan pusat pemerintahan dari Gamping ke keraton baru, yang kelak bernama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Yogyakarta, sampai saat ini.
Hari jadi tersebut diwujudkan pula dengan surya sengkala Dwi Naga Rasa Tunggal, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. bermakna tentang kesatuan kegotong-royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala serta keyakinan akan keselamatan, ketenteraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun, Sengkalan tersebut juga ditandai dengan adanya sengkalan memet berbentuk relief dua ekor ular naga yang kini masih ada di Regol Gadhung Mlathi Keraton Yogyakarta.
ki|Suasana kota Yogyakarta pada tahun 1896.
Ketika pemerintah Belanda datang menguasai Nusantara, wilayah Kasultanan Yogyakarta dijadikan keresidenan dengan ibu kota di Kabupaten Kota Kasultanan, maka dibuat kesepakatan birokrasi antara Belanda dengan Keraton. Dari keputusan tersebut, muncul residen dan patih untuk menjembatani birokrasi antara pihak Belanda dengan pihak Keraton. Fungsinya adalah sebagaimana kedutaan besar sekarang. Di antara keduanya, perlu menguasai bahasa Jawa dan Belanda.
Tumenggung Yudhanegara III dipilih sebagai patih pertama dengan gelar Raden Adipati Danureja I untuk tugas di Pemerintahan Hindia Belanda dan J.M. van Rhijn sebagai Residen pertama untuk Yogyakarta. Posisi residen disini setara dengan patih, di mana ia harus mengabdi kepada raja. Residen memiliki loyalitas ganda kepada kompeni dan kepada rajanya, sebagaimana fungsi kerja patih di Jawa. Residen Yogyakarta bertempat tinggal di Gedung Residen yang terletak di sisi barat Benteng Vredeburg, di mana kini dikenal sebagai Gedung Agung.
Kasultanan Yogyakarta diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda (termasuk pula Kabupaten Kasultanan) sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintahan tersebut diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940. Selain itu, wilayah Kasultanan (yang kemudian terbagi menjadi Kasultanan dan Pakualaman pada tahun 1811) juga dimasukkan ke dalam sebuah wilayah otonomi vorstenlanden oleh Hindia Belanda, Bersama dengan Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta.
Tahun 1811, Inggris menaklukkan Hindia Belanda. Di masa ini terjadi peristiwa Geger Sepehi, di mana pasukan Inggris dibantu dengan pasukan Sepoy dari India dan beberapa pasukan dari Mangkunegaran menyerang Keraton. Hasilnya, pada tahun 1813, wilayah Yogyakarta kembali terpecah. Kali ini, berdiri sebuah kadipaten bernama Kadipaten Pakualaman, dipimpin oleh Pangeran Natakusuma yang diangkat oleh Inggris. Natakusuma sendiri adalah adik tiri dari Sultan Hamengkubuwana II, dan kemudian bergelar Adipati Pakualam I. Ia mendapatkan tanah dari Kesultanan meliputi sebuah kemantren di dalam kota Yogyakarta, berada di antara Kali Code dan Kali Manunggal. Di tanah tersebut kemudian didirikan istana Pura Pakualaman (sekarang menjadi wilayah Kemantren Pakualaman). Inggris juga mengangkat Tan Jin Sing, kapitan Tionghoa yang berasal dari Kedu, sebagai Bupati Nayaka dalam Kabupaten Kota Yogyakarta dengan gelar K.R.T. Secadiningrat.
Yogyakarta juga menjadi pusat perkembangan kebangkitan nasional. Berlakunya politik etis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 memunculkan tokoh-tokoh terpelajar yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional saat itu. Mereka menjadikan Yogyakarta sebagai basis kegiatan tersebut. Salah satunya dengan diselenggarakannya kongres nasional Boedi Oetomo yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di gedung sekolah Kweekschool yang terletak di sekitar Jetis (kini menjadi gedung SMA Negeri 11 Yogyakarta). Selain itu, berdiri pula organisasi Muhammadiyah yang dibentuk oleh K.H. Ahmad Dahlan, penghulu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1912, yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan Islam.
Pendudukan Jepang di Yogyakarta berlangsung sejak tanggal 6 Maret 1942. Mereka menempati gedung-gedung pemerintah yang semula ditempati pemerintah Belanda. Pendudukan tentara Jepang atas Kota Yogyakarta berjalan sangat lancar tanpa ada perlawanan.
Pemerintah Jepang memberlakukan UU nomor 1 tahun 1942 bahwa kedudukan pimpinan daerah tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan Kooti Zium Kyoku Tjokan (Gubernur Jepang) yang berkantor di Gedung Tjokan Kantai (Gedung Agung). Pusat kekuatan tentara Jepang ditempatkan di Kotabaru dan di Benteng Vredeburg.
ki|Potret para pasukan gerilya di kota Yogyakarta pada tahun 1949. Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1946 hingga 1948, dilatarbelakangi oleh situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) yang memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Alhasil, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota. Yogyakarta juga menjadi tempat terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, serangan mempertahankan kemerdekaan yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX saat itu.
Pada tahun 1947, terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 pasal I yang menyatakan status Kotapraja Yogyakarta. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tanggal ditetapkannya undang-undang ini diperingati sebagai hari jadi pemerintahan Kota Yogyakarta setiap tahunnya.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut, pemerintah mengangkat M. Enoch sebagai wali kota pertama. Pada awalnya, wali kota mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di era wali kota Mr. K.P.H. Soedarisman Poerwokoesoemo, Yogyakarta memiliki Badan Pemerintah Harian dan Badan Legislatif yang bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang, di mana badan tersebut dipimpin pula oleh wali kota. DPRD Kotapraja Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang tersebut mengatur pemisahan tugas Kepala Daerah dan DPRD, serta pembentukan Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian. sebutan Kotapraja Yogyakarta diganti dengan Kotamadya Yogyakarta.
Pada tahun 1999, terbitlah Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sebutan untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Wali kota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.
Lokasi Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.|ki Letak Kota Yogyakarta dilalui oleh tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan Sungai Code. Sungai Winongo berada di bagian barat Kota Yogyakarta, sedangkan Sungai Gajahwong berada di bagian timur. Sementara Sungai Code berada di tengah Kota Yogyakarta. Keberadaan Sungai Code membelah Kota Yogyakarta menjadi dua bagian. Kota ini terletak pada jarak 600 km dari Jakarta, 116 km dari Semarang, dan 65 km dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung–Semarang–Surabaya–Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 mdpl.
Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemkot Yogyakarta.
Sejak awal berdirinya, Yogyakarta telah memiliki penataan kota yang cukup baik. Arah perkembangan kota didasarkan pada Garis Imajiner Yogyakarta, yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, satu garis lurus dengan keraton. Di sini dibangun beberapa fasilitas umum seperti pasar, kantor pemerintahan, dan perkampungan abdi dalem yang dibedakan menjadi perkampungan jeron beteng (di dalam benteng baluwarti) dan jaba beteng (di luar benteng baluwarti).
Kedatangan Belanda di Yogyakarta turut mewarnai penataan kota. Belanda membangun Benteng Rustenburg di sisi timur laut keraton pada 1767 (kemudian dikenal dengan Benteng Vredeburg), dilanjutkan dengan membangun beberapa fasilitas seperti gedung Nederlandsch-Indische Levensverzekeringen en Lijfrente Maatschappij atau NILLMIJ (kini menjadi gedung Bank BNI), gedung Post, Telegraaf en Telefoonkantoor (kini menjadi Kantor Pos Besar Yogyakarta), gedung De Javasche Bank (kini menjadi gedung Bank Indonesia Yogyakarta), dan Gedung Residen Yogyakarta (kini menjadi Istana Kepresidenan Gedung Agung) di sekitar garis imajiner tersebut.
Belanda juga mengatur beberapa pemukiman untuk masyarakat non-pribumi pada masa itu. Etnis Eropa tinggal di wilayah bernama loji kecil dan Bintaran yang terletak di sebelah timur benteng. Etnis Cina tinggal di kampung Ketandan yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwana III. Perkampungan Ketandan terletak di sisi utara Pasar Besar (Pasar Beringharjo). Sedangkan etnis Arab tinggal di kampung Sayidan yang terletak di barat Sungai Code, di dekat Gondomanan. Berkembangnya penduduk etnis Eropa di Yogyakarta membuat Belanda kembali membangun kawasan permukiman Eropa atas izin Sultan Hamengkubuwana VII di timur Sungai Code, dekat Gondolayu. Pembangunan dimulai pada tahun 1917 dan selesai pada tahun 1922, di mana wilayah tersebut diberi nama Nieuwe Wijk. Pembangunan kawasan ini mengusung konsep kota taman (garden city) seperti halnya kawasan Menteng di Jakarta. Pada masa sekarang, kawasan tersebut menjadi wilayah dari kelurahan Kotabaru di kemantren Gondokusuman, serta menjadi kawasan cagar budaya.
Kini, segala perencanaan penataan ruang kota dituangkan dalam Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota. Biasanya rencana-rencana strategis ini disusun untuk tiga bahkan lima tahun.
Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Meski begitu, Pemerintah kota Yogyakarta tetap membangun beberapa gapura batas kota dan memasang papan penanda batas wilayah kota Yogyakarta di perbatasan. Terdapat dua gapura kota Yogyakarta, yakni di Jalan Magelang (sisi utara) dan Jalan Adisutjipto (sisi timur). Sedangkan di beberapa titik perbatasan dipasang papan penanda bertuliskan "Batas Wilayah Kota Yogyakarta", serta lampu berbentuk wayang dengan tulisan "Jogja Berhati Nyaman". Adapun batas-batas administratif Yogyakarta adalah:
Kota Yogyakarta memiliki iklim yang sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, dengan tipe iklim muson tropis (Am). Angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin menyebabkan musim kemarau di wilayah Kota Yogyakarta dan angin muson ini berlangsung pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, angin muson barat–barat daya yang bersifat lembap dan membawa banyak uap air menyebabkan musim penghujan di wilayah Kota Yogyakarta dan angin muson ini bertiup pada periode November hingga April. Rata-rata curah hujan di wilayah Kota Yogyakarta adalah ±2012 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–150 hari hujan per tahunnya. Tingkat kelembapan rata-rata per tahun di wilayah ini adalah ±77%.