Kisah

Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kapanewon Wates. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo diambil dari kalimat Kulone Kali Progo yang berarti sebelah barat Sungai Progo (kata kulon dalam bahasa Jawa artinya barat). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah Timur. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kulon Progo sebanyak 444.516 jiwa.

Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, yang dibagi lagi atas 87 kalurahan dan satu kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Ibu kota di Kapanewon Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari Kota Yogyakarta, di jalur utama lintas selatan Jawa (Surabaya–Yogyakarta–Bandung). Kapanewon Wates juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Jawa. Kulon Progo menggunakan kodepos 55611 (lama) dan 55600/55651 (baru).

Bagian barat laut wilayah kabupaten ini berupa pegunungan (Bukit Menoreh), dengan puncaknya puncak Suroloyo (1019 m), di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kulon Progo adalah Pantai Congot, Pantai Glagah Indah (10 km arah barat daya kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta) dan Pantai Trisik.

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa simbol khas yang menjadi Identitas daerah, di antaranya:

Batik Geblek renteng, corak batik khas bergambar geblek yang berjajar (bahasa Jawa: renteng) yang menjadi seragam identitas resmi bagi pegawai negeri sipil dan pelajar.

Menurut Badan Bahasa, bahasa Jawa dialek Yogya-Solo merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk Kabupaten Kulon Progo. Menurut Statistik Kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kabupaten Kulon Progo. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo adalah bahasa Indonesia.

Manunggal fair diadakan setiap tahunnya untuk peringati hari jadi kabupaten Kulon Progo atau hal lain banyak wahana permainan dan banyak kuliner ataupun jajanan khas daerah kulon progo tempat diadakannya di alun-alun wates maupun taman budaya kulon progo.

Nama Kulon Progo baru ada secara administratif pada tahun 1906 setelah menjadi wilayah asisten residen atau Afdeling dari pemerintah Kolonial Belanda. Wilayah yang saat ini disebut Kulon Progo awalnya merupakan wilayah Mataram Islam sepanjang sungai Progo dan sungai Bogowonto yang disebut sebagai Numbak Anyar, artinya tombak yang baru. Pada waktu Sultan Agung melakukan serangan ke Batavia pada 1628 dan 1629, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang menjadi pasukan tambahan Sultan Agung.

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755 sebagian wilayah Kulon Progo sebelah selatan disebut sebagai Negara Gading, terbentang dari Bogowonto sampai ke timur wilayah Bantul Karang. Di sini banyak tumbuh kelapa gading, dan kerap digunakan sebagai daerah berburu oleh para pangeran dari Kartasura. Sedangkan wilayah utara bernama Mataram Krajan, mulai dari Wates ke utara, timur sampai Sleman dan Kota Yogyakarta saat ini.

Pada 1813, B.P.H. Natakusuma diangkat menjadi Pakualam I, kemudian diberikan tanah lungguh di Negara Gading yang kemudian berubah menjadi nama Karang Kemuning. Di Utara masih bernama lokal seperti Kabupaten Pengasih, Nanggulan, Sentolo, dan Kalibawang pada 1855. Pada 1930-an kabupaten Pengasih, Nanggulan, Sentolo dan Kalibawang melebur menjadi satu Kabupaten yaitu Kulon Progo, kemudian Kabupaten Karang Kemuning berubah menjadi Adikarta pada 1877.

Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu: Kabupaten Pengasih, tahun 1831 Kabupaten Sentolo, tahun 1831 Kabupaten Nanggulan, tahun 1851 Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang tumenggung. Menurut buku Paprentahan Pradja Kejawen, pada tahun 1912, Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibu kota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh R.T. Purbawinata.

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua kawedanan dengan delapan kapanewon, sedangkan ibu kotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan KokapGirimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Berikut adalah daftar Bupati Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut: R.T. Purbawinata K.R.T. Natapraja K.R.T. Harjadiningrat K.R.T. Jayadiningrat K.R.T. Pringgadiningrat K.R.T. Secadiningrat K.R.T. Purwaningrat

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku Vorstenlanden disebutkan bahwa pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi Pakualam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Kali Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentana Dalem Pakualam yang bernama Kyai Kawireja I menasihatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibu kota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sasradigdaya. Bupati kedua, Raden Riya Wasadirja, mendapat perintah dari KGPAA Pakualam V agar mengusahakan pengeringan Rawa rdi Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang adi (teramat) dan karta (subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Pakualam V berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribu kota di Bendungan. Pada tahun 1903, ibukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut: Tumenggung Sasradigdaya Raden Riya Wasadirja R.T. Suratani R.M.T. Jayengirawan R.M.T. Natasubrata K.R.M.T. Suryaningrat Mr. K.R.T. Bratadiningrat K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1951, Sultan Hamengkubuwana IX dan Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarta. Atas dasar kesepakatan kedua penguasa tersebut, selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.