Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Salak. Kabupaten Pakpak Bharat terletak di kaki Pegunungan Bukit Barisan. Kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan perkebunan. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Sumatera Utara.
Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada tanggal 28 Juli 2003 dan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi. Etnis yang mendiami kabupaten ini pada umumnya adalah suku Batak Pakpak, yakni salah satu kelompok etnik Batak. Walaupun sering dikaitkan dengan suku Batak lainnya, orang-orang Batak Pakpak mempunyai versi sendiri tentang asal-usulnya. Keberadaan orang-orang Simbelo, Simbacang, Siratak, dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pakpak sebelum kedatangan orang-orang Batak Pakpak. Penduduk awal daerah Pakpak adalah orang-orang yang bernama Simargaru, Simorgarorgar, Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang, dan Purbaji. Dalam Pustaha Laklak (buku berbahan kulit kayu), disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Barus. Persebaran orang-orang Batak Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas, dan Pegagan.
Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatra, tepatnya di Barus, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat.
Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga Batak Pakpak yang mengandung unsur keindiaan (Lingga, Maha, dan Maharaja), boleh jadi pada masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Batak Pakpak dengan para pendatang dari India.
Sapo Jojong, rumah adat suku Batak Pakpak di Taman Mini Indonesia Indah, DKI Jakarta.
Suku yang mendiami Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya adalah suku Batak Pakpak. Selain Batak Pakpak, terdapat kerabat Batak lain meliputi Batak Toba dan Batak Karo. Lalu, terdapat juga suku lainnya seperti Melayu, Nias, dan lain sebagainya.
Sebagian besar wilayah dari Kabupaten Pakpak Bharat merupakan tanah ulayat dari suak/suku Batak Pakpak Simsim, sehingga mayoritas marga Batak Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat adalah berasal dari Batak Pakpak Simsim. Namun meskipun begitu, juga terdapat marga Batak Pakpak lainnya yang berasal dari keempat suak/suku lainnya.
Marga Batak Pakpak yang mendiami Kabupaten Pakpak Bharat meliputi:
Bancin Banurea Berutu Boangmanalu Cibro Kebeakan Kesogihen Lembeng Manik Padang Padang Batanghari Sinamo Sitakar Solin Tinendung Anakampun Tinambunan Tumanggor Turutan Angkat Bako Berampu Berasa Beringin Bintang Capah Gajah Manik Gajah Kaloko Kudadiri Lingga Maha Penarik Pinayungen Maharaja Matanari Meka Maibang Pasi Siketang Ujung
Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk sebagai hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Dairi. Mengejar ketertinggalan merupakan faktor utama bagi aspirasi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk dari tiga kecamatan Kabupaten Dairi mengambil nama sub-wilayah suku Batak Pakpak.
Sebelum Kerajaan Belanda masuk ke wilayah Pakpak/Dairi, suku Batak Pakpak yang mayoritas penduduknya tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Aceh Selatan sudah mempunyai struktur pemerintahan tersendiri, di mana raja ekuten atau takal aur bertindak sebagai pemimpin satu suaksuku, yaitu Simsim, Keppas, Pegagan, Boang, dan Kelasen. Di bawah suak (suku) terdapat kuta (kampung) yang dipimpin oleh pertaki. Pada umumnya pertaki juga merupakan raja adat sekaligus sebagai panutan di kampungnya. Di setiap kuta ada sulang silima, sebagai pembantu pertaki yang terdiri dari perisangisang, perekurekur, pertulan tengah, perpunca ndiadep, dan perbetekken. Meski struktur pemerintahan ini sudah tidak dipakai lagi, tetap dipertahankan sebagai sumber hukum adat budaya Batak Pakpak.
Hampir 90% penduduk di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat beretnis Batak Pakpak, berbeda dengan kabupaten induknya yang dihuni bermacam-macam suku selain Batak (Batak Pakpak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola) seperti Nias, Melayu, serta suku lainnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu fakto pendorong wilayah Pakpak Bharat untuk memekarkan diri.
Selain alasan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggarapan potensi, percepatan pembangunan fisik, dan pertumbuhan ekonomi wilayah terutama pembangunan sumber daya manusia. Aspirasi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat disampaikan secara resmi melalui Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat yang diketuai oleh St. Dj. Padang dengan sekretaris umum Ir. Ampun Solin. Di mana pada tanggal 1 Juni 2001 menyampaikan usul pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat kepada DPRD Kabupaten Dairi. Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut maka ditempuh berbagai langkah-langkah guna merealisasikan pemekaran daerah tersebut.
Pada tanggal 20 September 2001 dan 17 Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Dairi menerima dan mengadakan pertemuan dengan Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya di Kantor Bupati Dairi mengenai saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2001 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 4002001 tentang pembentukan tim pengumpul data, saran, dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai langkah pertama pemekaran Kabupaten Dairi.
Kemudian pada tanggal 04 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor: 130/2393 perihal sosialisasi rencana perubahan nama dan pembentukan Kabupeten Pakpak Bharat ke kecamatan wilayah Pakpak Bharat oleh tim pengumpul data, saran dan pendapat mulai tanggal 08 April sampai dengan 12 April 2002. Tim dalam hal ini membagikan format isian (questioner) kepada tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan, yaitu Format A. berisi data di kecamatan rencana wilayah hasil pemekaran dan Format B. berisi data kabupaten sebelum pemekaran.
Tanggal 19 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor: 146. 1/2835 perihal usul pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat untuk disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Dairi bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi tidak berkeberatan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat, sepanjang pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini setelah meninjau dari berbagai aspek, diadakan rapat panitia musyawarah dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi, maka pada tanggal 22 April 2002 diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor: 352002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi mejadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Pada tanggal 23 April 2002, diterbitkan Surat Bupati Nomor 1362002 perihal usul pemekaran Kabupaten Dairi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia D/P Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPR RI, yang intinya menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat; tim pengumpul data, saran, dan pendapat terhadap usul perubahan nama dan pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Dairi, dan DPRD Kabupaten Dairi. Juga disampaikan hasil pengumpulan data lapangan rencana pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor 352002 Tanggal 22 April 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) kabupaten.
Pada tanggal 24 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada anggota Komisi II DPR RI (Sayuti Rahawarin) dan menyarankan agar seluruh komponen masyarakat, legislatif, dan eksekutif harus proaktif karena batas waktu pemekaran kabupatend 24 Oktober 2002, juga disarankan agar mengundang Komisi II DPR RI untuk turun ke Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan pemantauan dan evaluasi atas aspirasi yang sudah diterima Komisi II DPR RI agar terdapat sinkronisasi aspirasi masyarakat, legislatif, dan eksekutif menuju pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat.
Tangal 25 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi untuk penyampaian informasi dan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai kabupaten pemekaran kepada Ketua DPR RI dan ketua-ketua fraksi DPR RI. Respons dari kunjungan tersebut sangat positif di mana terdapat kerja sama dan hubungan yang baik antara rakyat, legislatif, dan eksekutif dan secara bersama-sama pula mengadakan kunjungan kepada Ketua DPR RI serta ketua-ketua fraksi, pada prinsipnya hasil kunjungan menyetujui dan mendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat menjadi 2 (dua) kabupaten.
Kemudian tanggal 26 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Rombongan dalam hal ini diterima oleh salah seorang direktur pada Ditjen Otonomi Daerah beserta staf dan pada prinsipnya menyetujui pemekaran tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditjen Otonomi Daerah dalam rangka memperlancar pemekaran tersebut menyampaikan beberapa penekanan seperti proses tetap berpedoman pada Ketentuan PP 129 Tahun 2000; Ditjen Otda dalam menyikapi pemekaran ini akan bekerja sama dengan tim teknis, tim independen, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); nantinya DPOD akan mengajukan usul pemekaran ini kepada Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya untuk dibahas dan diproses di DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada tanggal 08 Mei 2002 telah dikirimkan Surat Bupati Dairi Nomor: 005/3294 perihal undangan kepada Ketua DPR RI untuk berkenaan mengizinkan Komisi II DPR RI datang ke Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2002 dalam rangka mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap usul pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah kunjungan Komisi II DPR RI dan melalui berbagai proses, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
Kabupaten Pakpak Bharat resmi terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan ibu kota di Kecamatan Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana bupati serta Gandhi Warta Manik sebagai sekretaris wilayah yang pertama.
Gapura selamat datang di Kabupaten Pakpak Bharat.
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah 1.218,30 km² atau 1,67% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2°15'- 3°32' Lintang Utara dan 96°00'–98°31' Bujur Timur. Karena terletak dekat Garis Khatulistiwa, Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Kondisi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat berupa perbukitan. Ketinggian wilayahnya antara 700–1.500 meter di atas permukaan laut.
Kabupaten Pakpak Bharat juga dialiri oleh banyak sungai, berikut merupakan nama-nama sungai yang mengaliri Kabupaten Pakpak Bharat:
Oleh karena wilayahnya yang berada di dataran tinggi, wilayah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki suhu udara yang cenderung lebih sejuk. Berdasarkan kategori iklim, kabupaten ini beriklim hutan hujan tropis (Af) dan iklim dataran tinggi subtropis (Cfb). Curah hujan di kabupaten ini cenderung tinggi sepanjang tahunnya dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.500 hingga 3.500 mm per tahun. Kelembapan nisbi di kabupaten ini pun terbilang tinggi yakni berkisar 70% hingga 90%.