Kisah

Kota Metro adalah kota di Provinsi Lampung, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 52 km dari ibu kota provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung, serta merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro masuk dalam daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatra berdasarkan Survei BPS tahun 2017.

Kota Metro juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) karena memiliki potensi dan kondisi yang besar, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kota Metro juga diharapkan dapat mengurangi beban Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Nantinya Kota Metro menjadi bagian dari target cetak biru Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam kawasan strategis pengembangan kota metropolitan Bandar Lampung Raya.

Mayoritas penduduk kota Metro berasal dari etnis Jawa. Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di Kota Metro yaitu Suku Lampung, Suku Sunda, Suku Ogan, Suku Semendo, Suku Batak, Suku Minang, Suku Palembang, Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa. Etnis Jawa di Kota Metro tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaur dengan etnis lain sejak masa kolonialisme.

Masyarakat Metro yang plural menggunakan berbagai bahasa seperti bahasa setempat yang disebut Bahasa Lampung dan beberapa bahasa daerah lainnya seperti Bahasa Jawa, Bahasa Minang, Bahasa Sunda namun umumnya masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia. Program kolonisasi yang dilakukan Belanda terhadap transmigran dari jawa serta pembukaan lahan yang dilakukan oleh kolonis yang dibawa oleh Belanda tersebut, membuat di Kota Metro banyak dijumpai Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

Kolonis Tiba di Metro (1939) Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya kolonisasi dan dibentuk sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum tahun 1936, Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunungsugih yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban. Kawasan ini adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung. Namun, pada awal tahun 1936 Pemerintah kolonial Belanda mengirimkan migran orang-orang Jawa (kolonis) ke wilayah ini untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April 1936.

Pada tanggal 9 Juni 1937, nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan daripada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda.

Tugas dari Asisten Demang mengoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing. Kediaman asisten wedana Metro pada masa Hindia Belanda Marga terdiri dari beberapa Kampung yaitu dikepalai oleh Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap Suku di kampung itu. Kepala Kampung dipilih oleh Penyimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus seorang Penyimbang Kampung, jikalau bukan Penyimbang Kampung tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga.

Selama periode yang sama, pemerintah kolonial Belanda membangun lebih banyak jalan, juga klinik, kantor polisi, dan kantor administrasi. Pada tahun 1941 dibangun sebuah masjid, kantor pos, pasar yang besar, dan penginapan, serta pemasangan listrik dan saluran telepon. Pengembangan berikutnya adalah dibangunnya irigasi untuk memastikan tanaman yang sehat.

Belanda memperkerjakan Ir. Swam untuk merancang sistem irigasi. Desainnya dikenal dengan nama tanggul (bahasa Prancis "leeve", sekarang bentukan ini dikenal dengan "ledeng") selebar 30 meter dan sedalam 10 meter saluran irigasi dari Sungai Sekampung ke Metro. Buruh disediakan oleh pendatang, yang diwajibkan dan bekerja dalam shift. Konstruksi dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1941.

Metropolis-Metro dipilih dan ditetapkan sejak tahun 1935 telah direncanakan dengan matang oleh kolonial belanda sebagai Megaproyek Kolonisasi Sukadana. Pada tahun 1935, ditetapkanlah nama Metropolis-Metro dan menjadi ibukota dari Kolonisasi Sukadana.

Versi pertama nama "Metro" yaitu berasal dari nama resminya yaitu "Metropolis" yang ditetapkan sebagai pusat ibukota Kolonisasi Sukadana. Dalam penggunaannya, nama Metropolis disingkat menjadi Metro. Nama Metropolis-Metro diberikan langsung oleh Hendrik Roelof Rookmaaker yang mulai bertugas sebagai penjabat gubernur wedana pada 22 Juni 1933. Nama tersebut dipilih karena proyeksinya pada masa depan, kota terencana ini akan menjadi kota besar seperti halnya Metropolis (metropolitan). Versi kedua atau yang populer yaitu nama Metro berasal dari kata “Meterm” atau "Metreum" dalam Bahasa Belanda yang artinya "titik tengah" atau “titik pusat wilayah". Pendapat ini muncul karena letak geografis Metro yang berada di tengah antara desa kolonis pertama yaitu Rancangpurwo dan desa induk Trimurjo. Versi ketiga nama Metro berasal dari kata "Mitro" (Bahasa Jawa) yang berarti artinya teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatra yang masuk ke daerah Lampung. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro Termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948)

Setelah invasi Jepang di Indonesia pada tahun 1942, semua personil Belanda dievakuasi atau ditangkap. Program (trans)migrasi dilanjutkan di bawah nama Kakari Imin, dan 70 (trans)migran asal Jawa digunakan sebagai kerja paksa dalam pembangunan landas pacu di Natar (kelak menjadi Bandar Udara Internasional Radin Inten II) dan Astra Ksetra (kelak menjadi Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran Mohammad Bunyamin), serta berbagai bunker dan aset strategis lainnya; mereka yang menolak akan ditembak. Warga lainnya kurang gizi, dengan hasil panen mereka yang diambil oleh pasukan pendudukan Jepang. Penyakit menyebar secara merajalela ke seluruh warga, yang dibawa oleh kutu. Kematian umum terjadi, sedangkan para perempuan termasuk istri-istri para pekerja paksa, diambil sebagai wanita penghibur. Pada zaman Jepang, Residente Lampoengsche Districten diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampung Syu. Lampung Syu dibagi dalam 3 (tiga) Ken, yaitu: Teluk Betung Ken Metro Ken Kotabumi Ken Wilayah Kota Metro sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gun, Son, Marga-marga, dan Kampung-kampung. Ken dikepalai oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son dikepalai oleh Sonco, Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan Kampung dikepalai oleh Kepala Kampung. Selama perang kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk merebut kembali Metro. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka tidak dapat masuk jembatan ke kota Tempuran karena telah dihancurkan oleh pasukan 26 TNI di bawah komando Letnan Dua (Letda) Bursyah; konvoi Belanda terpaksa mundur. Namun, hari berikutnya Belanda kembali dalam jumlah yang lebih besar dan menyerang dari Tegineneng, akhirnya memasuki kota dan menewaskan 3 tentara Indonesia. Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah sebuah monumen di Tempuran, Lampung Tengah, tepatnya di pintu masuk Kota Metro.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 1531952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan:

Menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung. Menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresidenan Lampung dengan nama "Negeri" sebanyak 36 Negeri. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan.

Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai nantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro).

Dalam praktik, dirasakan kurangnya keserasian antara pemerintahan, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 mengambil kebijaksanaan untuk secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada kecamatan setempat.

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh perintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya. Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro, juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung, dan Trimurjo. Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di onder distrik yang biasa disebut bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, yang kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21, Yosodadi.

Kedatangan kolonis pertama di desa Trimurjo yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 April 1936 yang ditempatkan pada bedeng-bedeng kemudian diberi penomoran kelompok bedeng, dan sampai saat ini istilah penomorannya masih populer dan masih dipergunakan oleh masyarakat Kota Metro pada umumnya.

Jika datang ke Kote Metro dan desa di kabupaten sekitar kota ini lebih mudah menemukan daerah dengan istilah angka-angka/bedeng, yaitu: Bedeng 1, bedeng 4, bedeng 5, bedeng 10: untuk menyebut wilayah di kelurahan Trimurjo; Bedeng 2, bedeng 3: untuk menyebut wilayah di kelurahan Adipuro; Bedeng 6c, 6 polos, 6b, 6d: untuk menyebut wilayah di desa Liman Benawi; Bedeng 7a, 7c, 8: untuk menyebut wilayah di desa Depokrejo; Bedeng 11a, 11b, 11c, 11d, 11f: untuk menyebut wilayah di kelurahan Simbarwaringin; Bedeng 12a, 12b, 12c, 12d: untuk menyebut wilayah di desa Tempuran; Bedeng 13a, 13 polos, 20: untuk menyebut wilayah di desa Purwodadi; Bedeng 14-1, 14-2, 14-3, 14-4: untuk menyebut wilayah di kelurahan Ganjaragung dan Ganjar asri; Bedeng 15a, 15 polos: untuk menyebut wilayah di kelurahan Iringmulyo; Bedeng 16a, 16b, 16d: untuk menyebut wilayah di kelurahan Mulyosari; Bedeng 16c: untuk menyebut wilayah di kelurahan Mulyojati; Bedeng 17a, 17 polos, 18, 19: untuk menyebut wilayah kelurahan Untoro; Bedeng 21a, 21 polos: untuk menyebut wilayah kelurahan Yosodadi; Bedeng 21c: untuk menyebut wilayah kelurahan Yosomulyo; Bedeng 22: untuk menyebut wilayah kelurahan Hadimulyo; Bedeng 23: untuk menyebut wilayah kelurahan di Metro Utara; Bedeng 24: untuk menyebut wilayah di kelurahan Tejosari dan Tejoagung; Bedeng 25, 26: untuk menyebut wilayah di kelurahan Margorejo; Bedeng 27: untuk menyebut wilayah di kelurahan Sumbersari; Bedeng 28, 29: untuk menyebut wilayah di kelurahan Purwosari; Bedeng 30-67: untuk menyebut wilayah di daerah Batanghari dan Sekampung.

Bedeng di Kota Metro kini sering disebut juga dengan sebutan Distrik yang membuat semakin menguatkan akan kentalnya sejarah bekas kolonisasi penjajahan Belanda di kota ini. Di Kota Metro banyak masyarakat yang menyebutkan nomor bedeng/distrik tersebut karena lebih mudah dan familiar.

Setelah ditempati oleh para kolonis dari pulau Jawa, daerah bukaan baru yang termasuk dalam kewedanaan Sukadana yaitu Marga Unyi dan Buay Nuban ini berkembang dengan pesat. Daerah ini menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, sementara kegiatan perekonomian mulai tambah dan berkembang.

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini diberikan kepada saudaranya yang menjadi koloni dengan melepaskannya dari hubungan marga. Dan pada Hari selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.

Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Adapun 6 kelurahan itu adalah: Kelurahan Metro Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejosari Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 desa tersebut adalah: Desa Karangrejo Desa Banjar Sari Desa Purwosari Desa Margorejo Desa Rejomulyo Desa Sumbersari Desa Kibang Desa Margototo Desa Margajaya Desa Sumber Agung Desa Purbosembodo

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada perkembangannya, 5 desa di sebelah selatan aliran Sungai/Way Sekampung dibentuk menjadi sebuah kecamatan baru, yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur).

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnyalah dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon (Jawa Barat kemudian Banten), Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel), dan Kota Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

Kecamatan Metro Raya, membawahi: Kelurahan Metro Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Kelurahan Banjarsari Kelurahan Purwosari Kelurahan Karangrejo

Kecamatan Bantul, membawahi: Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejosari Desa Margorejo Desa Rejomulyo Desa Sumbersari

Peta Administrasi Kota Metro Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. Metro Barat: 11,28  km² Metro Pusat: 11,71  km² Metro Selatan: 14,33  km² Metro Timur: 11,78  km² Metro Utara: 19,64  km²

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Metro merupakan wilayah yang relatif datar dengan kemiringan <6°, tekstur tanah lempung dan liat berdebu, berstruktur granular serta jenis tanah podzolik merah kuning dan sedikit berpasir. Sedangkan secara geologis, wilayah Kota Metro di dominasi oleh batuan endapan gunung berapi jenis Qw.

Wilayah Kota Metro yang berada di selatan Garis Khatulistiwa pada umumnya beriklim muson tropis dengan dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini adalah 70 km/hari. Ketinggian wilayah berkisar antara 25–60 m dari permukaan laut (dpl), suhu udara antara 26 °C 34 °C, kelembaban udara 80%-91% dan rata-rata curah hujan per tahun 2.000 sampai dengan 3.000 mm.

Pola penggunaan lahan di Kota Metro secara garis besar dikelompokan ke dalam dua jenis penggunaan, yaitu lahan terbangun (build up area) dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lain-lain.

Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.982,15 hektar atau 43,38% dari luas total wilayah. Selebihnya adalah lahan kering pekarangan sebesar 1.198,68 hektar, tegalan 94,49 hektar, dan sawah non irigasi sebesar 41,50 hektar

Dengan alasan historis, kota Metro menegaskan dukungan sepenuhnya atas ekspansi hingga ke Kecamatan Punggur (Lampung Tengah), Pekalongan (Lampung Timur), Trimurjo (Lampung Tengah), dan Metrokibang (Lampung Timur). Namun pihak Lampung Tengah menunggu izin dari pemerintah pusat untuk menyerahkan beberapa kecamatannya.