
Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 272.140 jiwa (2025). Motto daerah ini adalah "Murakata" yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah Apam Barabai dan Pakasam.
Kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan sosial budaya merupakan indikator penting perkembangan sosial budaya. Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Beberapa indikator pendidikan menunjukan hal-hal sebagai berikut: Upaya penuntasan penduduk buta huruf pada 2008 target sasaran sebanyak 1.080 orang sedangkan pada 2007 sebanyak 1.540 orang. Sehingga pada tahun 2008 akan tuntas dengan target sebanyak 1.212 orang. Angka putus sekolah untuk tingkat SD dan MI sebanyak 92 orang, SMP dan MTs sebanyak 269 orang, SMA dan MA sebanyak 217 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) murid ditingkat SD pada 2008 adalah 112,7 %, sedangkan pada 2009 sebesar 115 %. Ini berarti terjadi kenaikan 2,3 %. APK SLTP pada 2008 sebesar 95 %, sedangkan pada 2009 sebesar 97 %, dan APK SLTA pada 2008 sebesar 89 %, sedangkan pada 2009 sebesar 91%. Angka Partisipasi Murni (APM) murid SD pada 2008 sebesar 97,8%, sedangkan pada 2009 sebesar 99,8%; APM SLTP pada 2008 sebesar 77 % dan pada 2009 sebesar 80%; sedangkan APM SLTA pada 2008 sebesar 75%, dan pada 2009 sebanyak 77%.
Dinas KB dan Kessos mencatat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada sebanyak 11 panti asuhan dengan 401 anak asuh. Dan terdapat 228 karang taruna dengan 11.132 anggota. Selain itu Pengadilan Agama juga mencatat ada sebanyak 269 perkara pada 2008 dan yang sudah diselesaikan sebayak 218 perkara. Menurut catatan Kepolisian Resort terdapat 3.451 pelanggaran lalu lintas dengan 35 kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga terjadi 299 tindak kriminalitas.
Suku asli daerah ini adalah suku Banjar yang terdapat di seluruh kecamatan dan suku Dayak Bukit yang bermukim di kecamatan Batu Benawa. Suku bangsa lainnya di kabupaten ini adalah: Suku Banjar: 213.729 jiwa Suku Jawa: 3.395 jiwa Suku Bugis: 169 jiwa Suku Madura: 72 jiwa Suku Buket: 3.368 jiwa Suku Mandar: 7 jiwa Suku Bakumpai: 23 jiwa Suku Sunda: 217 jiwa Suku lainnya: 7.406 jiwa
Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini merupakan sebuah district Alaij en Amandit, kemudian dimekarkan masing-masing menjadi distrik Alaij dan distrik Amandit di bawah Afdeeling Amonthaij. Distrik Alai ibu kotanya Barabai dan pernah dipimpin oleh
District Alaij K. van der Heijden, 3de kl., kapitein der infanterie, wd. kontroleur der eerste klasse. Kiaì demang IJoeda Negara, distriktshoofd van Alaij. Kiai Draboe, idem van Amandit. Hadji Abdoel Kapi, pangoeloe van Alaij. Hadji tali, idem van Amandit.
Distrikt Batang-Alai, Laboean-Amas en Balangan. (Standplaats Barabei). Kontroleur der 1ste klasse. N. van der Stok. Distriktshoofd van Batang-Alai. Kjahi Demang Joeda Negara. Idem van Laboean-Amas. Kjahi Toemenggoeng Karta Joeda Negara Idem van Balangan. Kjahi Raden Mas Wira Joeda. Pangoeloe van Batang-Alai en Laboean-Amas. Hadjí Abdoel Kapi. Idem van Balangan. Hadji Mat Saleh.
Pada 1868 Distrik Alaij kemudian dimekarkan masing-masing masih di bawah Afdeeling Amonthaij menjadi: Distrik Batang Alai dengan kapala distrik Kiai Demang Yoeda Negara atau Kjahi Demang Joeda Negara Distrik Labuan Amas dengan kapala distrik Kiai Toemenggoeng Karta Yoeda Negara Menurut Staatblaad tahun 1898 nomor 178 daerah ini menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Kendangan yaitu Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas: Distrik Batang Alai dengan kapala distrik Kiai Duwahit Distrik Labuan Amas dengan kapala distrik Tomonggong Kerta Joeda Negara
Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas berubah kemudian menjadi Kawedanan Barabai di wilayah Kabupaten Kandangan. Menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat untuk membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar: Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri. Hinstorich resch telah menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road yang mana pengurusan kepentingan daerah maupun pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai. Syarat-syarat untuk berotonomi daerah bagi Barabai telah mencukupi. Perjuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode di mana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya, yaitu:
Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada 2-3 September 1953, para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri.
Dari pertengahan 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plaatslijke.
Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu: H. Ali Baderun T. Abidarda Abdul Muis Redhani H. Sibli Imansyah Surya Hadi Saputra A. Talib H. Mukeri Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri atas: Ketua: H. Salman Sekretaris: Osvia Arafiah Bendahara: Abdul Muis Redhani Pembantu: A. Zainie, JS, Taplih M., Faisal Amberie, Anang Ibrahim dan H. Syahrani Achmad Selama kurun waktu 9 bulan itu, Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin.
Dalam masa Periode Pelopor ini banyak tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi semuanya bertekad menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Sebuah keramaian pasar tradisional di Barabai (pada zaman pendudukan Belanda). Pada 28 Maret 1954 berbagai hasil permusyawaratan telah dapat membentuk panitia yang terdiri atas: Partai Murba Partai Parindra Partai PNI
Panitia ini memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat selanjutnya, yaitu pada 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: Ketua: A. Zainie (NU) Wakil Ketua: Muchyar Usman (Masyumi) Sekretaris I: Hamli Guru (Parindra) Sekretaris II: Osvia Arafiah (SKI) Bendahara: Ali Baderun
Ditambah dengan anggota-anggota dari setiap Partai Politik dan Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu. Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten. Rapat tersebut mengambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat.
Periode Pelaksana dimulai 12 Februari 1956 sampai dengan 23 Desember 1959. Selama periode ini, Partai Politik menganjurkan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai (Plaastslijke Road Barabai) menuntut untuk dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.
Disamping itu banyak diterima dukungan dari berbagai pihak, yaitu: Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan, pada 28 Juni 1956 Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai, pada 28 Juni 1956 Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin, tertanggal 4 Juli 1956 Surat Desakan Gubernuh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-637I/IV kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tertanggal 6 September 1956 Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan, pada 4 Maret 1957
Untuk mempercepat dukungan di atas, maka diutuslah menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang terdiri atas: Bapak H. Sulaiman Kurdi Bapak Ali Baderun T. Bapak A. Zaini Y.S. Bapak H. Mukhyar Usman
Selain menemui Menteri Dalam Negeri, juga menemui Wakil Perdana Menteri I Bapak Dr. Idham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem-20II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai.
Dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak H. Basri, BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif Barabai.
Akhirnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 Nomor: Des-575-1-9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan otonomi secara penuh sampai sekarang.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara astronomis berada pada. Kabupaten ini berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Banua Anam. Kabupaten ini berjarak sekitar 165 km dari kota Banjarmasin.
Secara topografi, kabupaten ini terdiri atas tiga kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semua kawasan berada pada ketinggian yang berkisar dari 9,53 m dpl (Kecamatan Labuan Amas Utara), 25 m dpl (Kecamatan Barabai), 330 m dpl (Kecamatan Batang Alai Timur) dan 1.894 m dpl di Gunung Halau-halau (Gunung Besar dari Pegunungan Meratus) dengan kemiringan tanah berkisar antara 0–40°.
Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43.782 ha, dan telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 2828 Tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu.
Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Agustus dan musim penghujan antara bulan November sampai Februari.
Curah hujan yang terjadi selama 2008 tercatat rata-rata 209 mm, dengan jumlah tertinggi terjadi pada Maret 2008 (494 mm) dan terendah pada Agustus 2008 (9 mm). Jumlah hari hujan yang terjadi adalah sebanyak 81 hari dengan rata-rata hari hujan sebanyak 7 hari. Jumlah hari hujan yang terbanyak terjadi pada Februari dan November (12 hari), sebaliknya jumlah hari hujan yang terendah terjadi pada Agustus (1 hari).
Kabupaten ini memiliki batas wilayah antara lain:
Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut kecamatan pada 2012: