Kisah

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini merupakan pelabuhan terpenting di Jawa Tengah dan terkenal dengan batiknya. Pekalongan merupakan kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO.

Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat, dan terletak di lintas utara. Pekalongan berjarak 417 km sebelah barat dari Kota Surabaya, atau 384 km sebelah timur dari Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan "Kota Batik", karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Pada pertengahan tahun 2025, jumlah penduduk kota Pekalongan sebanyak 316.276 jiwa dengan kepadatan 7.000 jiwa/km².

Nama Kota Pekalongan (Gemeente Pekalongan) dapat ditelusuri pada arsip dokumen Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomor 40 tahun 1931. Nama Pekalongan diambil dari kosakata bahasa Jawa 'Along' (dapat banyak) dan di bawah lambang kota tertulis 'Pek-along-an'. Hal ini diikuti dengan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomor KTPS-PPDII/1958 yang menyatakan bahwa nama Pekalongan berasal dari kata 'Pek-Along-An' yang berarti pendapatan atau dalam bahasa Jawa Krama disebut dengan 'Pangangsalan'.

Meskipun terdapat cerita bahwa nama Pekalongan berasal dari laku Tapa Kalong Tumenggung Bahureksa, nama Pekalongan atau Pakalongan sudah ada setidaknya sejak periode Majapahit di Jawa. Nama Pakalongan telah muncul dalam naskah Sunda kuno bertarikh abad ke-15 akhir atau ke-16 awal bertajuk Bujangga Manik. Dalam perjalanannya, Bujangga Manik menyebut Pakalongan sebagai salah satu wilayah atau kota yang dilaluinya di negeri Jawa setelah melewati perbatasan negeri Sunda dan Jawa di sungai Pemali yang berada di Brebes. Selain Pakalongan, ia juga menyebut wilayah lain di sekitar Pekalongan, yakni Arega Sela (Rogoselo), Batang, dan Pamalang (Pemalang). Berdasarkan catatan yang lebih tua, yakni catatan dinasti Song, terdapat sebuah tempat bernama Pu-Ka-Long yang diduga sebagai Pekalongan. Jika demikian, maka kemungkinan Pekalongan sudah ada sejak abad ke-12 sebagai salah satu pelabuhan negeri Jawa.

Fort Paccalongang, benteng peninggalan Belanda di Pekalongan (tahun 1753).|kiri Pada pertengahan abad ke-19 di kalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis, yang selanjutnya dikenal sebagai politik etis, yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Keresidenan dan Kota Besar serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut.

Rumah orang Belanda di Pekalongan (tahun 1923).|kiri Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi dan untuk Kota Pekalongan. Hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pelabuhan Pekalongan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hatta di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditindaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 mengubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan. Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan membentang antara 6º50’42”–6º55’44” LS dan 109º37’55”–109º42’19” BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00–518,00 km membujur dan 517,75–526,75 km melintang, di mana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%.

Berdasarkan jenis tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 km.

Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu:

Kota Pekalongan merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm–300 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan suhu rata-rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, berkisar antara 17–35 °C.