Kisah

Kabupaten Bungo adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil dari pemekaran kabupaten Bungo Tebo, pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayah kabupaten Bungo 4.659 km² atau 9,80% dari luas provinsi Jambi, dengan populasi pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 376.913 jiwa. Kabupaten yang beribukota di Muara Bungo ini, terdiri dari 17 kecamatan serta 12 kelurahan dan 141 dusun.

Kabupaten Bungo memiliki kekayaan alam yang melimpah, di antaranya berupa sektor perkebunan yang ditopang karet dan kelapa sawit serta sektor pertambangan yang ditopang oleh batu bara. Selain itu, kabupaten Bungo juga kaya dengan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten Bungo.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk kabupaten Bungo merupakan suku Jambi, yakni yang sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi (Batin dan Penghulu). Sementara suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan sebagian dari Minangkabau, Sunda, Batak, Tionghoa, Kerinci dan suku lainnya.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Kabupaten Bungo atau dikenal dengan Muara Bungo diperintah oleh seorang yang bergelar ’Pangeran Anom‘. Pangeran Anom berkedudukan di Balai Panjang (Desa Tanah Periuk) yang merupakan pusat pemerintahan kala itu. Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah (ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi sebutan sebagai ’Lantak Nan Tak Goyah‘.

Kekuasaan Pangeran Anom membawahi beberapa negeri yang disebut Bathin, seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Daerah Bathin membawahi beberapa dusun yang kepala pemerintahannya disebut Rio. Di daerah Senamat dan Pelepat, penguasa kampung disebut juga dengan istilah Rio, kecuali di Dusun Candi penguasa kampung disebut dengan Temenggung Kitik dan Seri Tenuah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibu kotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958, rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar: Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan Ibu kota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi Kabupaten Sarolangun Bangko dengan Ibu kotanya Bangko.

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.

ki|Hoessin Saad, ketika masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bungo Tebo Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati, diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo. Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

ki|Gerbang perbatasan Kabupaten Bungo (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat) Secara geografis Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Provinsi Jambi.

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan KabupatenKerinci di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo.

Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8°–26,7 °C.Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan