Story

Tanjungbalai, also colloquially written as Tanjung Balai, is a city in North Sumatra province, Indonesia, on the estuary of the Asahan River. It has an area of and the sixth largest kota (urban) population in North Sumatra with 154,445 inhabitants in the 2010 census and 176,027 at the 2020 Census; the official estimate as of mid 2025 was 190,935 (comprising 96,903 males and 94,032 females). The town has a ferry terminal with services to Port Klang, Malaysia, and the city-island of Singapore.

Formerly known as Tanjungbalai-Asahan, this area was once a district within Asahan Regency until it was granted city status in 1984. However, the identifier "Asahan" is still used to distinguish it from the port town of the same name on Great Karimun island. After the separation of Tanjungbalai from Asahan Regency, it technically became an enclave within the regency.

Tanjungbalai yang dalam sejarahnya menjadi kota perdagangan tidak diragukan lagi merupakan kota multietnis. Berbagai suku bangsa bercampur di sini: Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa adalah sebagian dari etnik yang bermukim di kota ini. Namun suku asli kota ini ialah orang Melayu meskipun orang Batak telah lama menjadi bagian penting dari masyarakat Tanjungbalai. Berdasarkan data pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2015, suku Batak termasuk Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Pakpak sebanyak 42,56%. Kemudian diikuti Jawa, Melayu, dan lainnya.

Berdasarkan sejarah, keberadaaan Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan Kesultanan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai sultan pertama Kesultanan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada di sekitar ujung tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan. Lama–kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang-orang yang ingin berpergian ke hulu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Selanjutnya kampung tersebut dan wilayah sekitarnya dinamakan "Kampung Tanjung" dan orang lazim menyebutnya “Balai di Tanjung”.

Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kesultanan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil yang kemudian telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjung Balai Nomor 4TB/1986 tanggal 25 November 1986.

Kesultanan Asahan pernah diperintah oleh 8 orang sultan. Sultan pertama ialah Sultan Abdul Jalil yang mulai memerintah pada tahun 1620. Sedangkan sultan terakhir ialah Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah yang memerintah hingga tahun 1933. Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah meninggal di Kota Medan pada tanggal 17 April 1980. Ia dimakamkan dalam lingkup lahan Masjid Raya Tanjungbalai.

Pada zaman penaklukan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjungbalai dijadikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. 1917 Nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan-perkebunan di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum), dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjungbalai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjungbalai. Maka Kota Tanjungbalai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara.

Pembukaan kantor-kantor dagang berbagai maskapai Belanda di Tanjungbalai pada abad ke-XX, seperti K.P.M., Borsumeij, dan lain-lain, maka mulailah bangsa Eropa menetap di Kota Tanjungbalai. Asisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjungbalai yang jabatannya bertindak sebagai Wali Kota dan Ketua Dewan Kota (Voorzitter van den Gemeenteraad). Maka mulai saat itu Kota Tanjungbalai selain tempat kedudukan Raja, juga merupakan tempat kedudukan Asisten Resident.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjungbalai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama Gementee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor U.P.153 tanggal 18 September 1956, jabatan wali kota Tanjungbalai terpisah dari bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190 – 200 Ha ( ±2 km²). Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai kota terpadat di Asia Tenggara saat itu.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1987, maka luas wilayah Kotamadya Tanjungbalai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tanjungbalai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjungbalai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan.

Tanjungbalai has a tropical rainforest climate (Af) with moderate rainfall from January to July and heavy rainfall from August to December.