Story

Langkat Regency is the northernmost regency of North Sumatra Province in Indonesia. Its administrative centre is the town of Stabat. It has a land area of 6,263.29 km2 and its population was 967,535 at the 2010 Census and 1,030,202 at the 2020 Census; the official estimate as of mid 2025 was 1,089,969 (comprising 550,151 males and 539,818 females). Its population is roughly equivalent to that of Djibouti.

Immediately to the south is Karo Regency, to the east is Deli Serdang Regency (which surrounds the city of Medan) and the city of Binjai (formerly part of Langkat Regency), to the northeast lies the Strait of Malacca and to the west lies Aceh Province.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2000, penduduk Kabupaten Langkat sangat heterogen dengan mayoritas bersuku bangsa Jawa. Adapun besaran penduduk Kabupaten Langkat menurut suku bangsa ialah suku Jawa sebanyak 56,87%, suku Batak sebanyak 17,52% (Batak Karo 10,22%, Batak Toba 4,76%, dan Batak Mandailing serta Batak Angkola 2,54%), suku Melayu sebanyak 14,93%, suku Aceh sebanyak 2,29%, orang Minangkabau sebanyak 1,29%, orang Tionghoa-Indonesia sebanyak 0,88%, suku Nias sebanyak 0,19%, dan suku lainnya sebanyak 6,10%.

Pada masa pemerintahan Kerajaan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut residen dan berkedudukan di Kota Binjai dengan residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/bumiputera) berada di tangan pemerintahan Kesultanan Langkat.

Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh:

1568-1580: Panglima Dewa Shahdan 1580-1612: Panglima Dewa Sakti 1612-1673: Raja Kahar bin Panglima Dewa Sakdi 1673-1750: Bendahara Raja Badiuzzaman bin Raja Kahar 1750-1818: Raja Kejuruan Hitam (Tuah Hitam) bin Bendahara Raja Badiuzzaman 1818-1840: Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu 1840-1893: Tuanku Sultan Haji Musa al-Khalid al-Mahadiah Muazzam Shah (Tengku Ngah) bin Raja Ahmad 1893-1927: Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rakhmat Shah bin Sultan Haji Musa 1927-1948: Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rakhmat Shah bin Sultan Abdul Aziz 2001-2003: Tengku Iskandar Hilali bin Tengku Murad Aziz, cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad Shah 2003-2026: Tengku Azwar bin Tengku Maimun, cucu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad Shah 2026-sekarang: Tuanku Sultan Harimugaya Abdul Jalil Rakhmat Shah bin Tengku Yahya, bin Sultan Machmud Abdul Jalil Rahmad Shah

Di bawah pemerintahan kesultanan dan asisten residen, struktur pemerintahan disebut luhak dan di bawah luhak disebut kejuruan (raja kecil) dan distrik, secara berjenjang disebut penghulu balai (raja kecil Batak Karo) yang berada di desa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang pangeran, pemerintahan kejuruan dipimpin seorang datuk, pemerintahan distrik dipimpin seorang kepala distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala luhak, yakni Luhak Langkat Hulu, Luhak Langkat Hilir, dan Luhak Teluk Haru.

Luhak Langkat Hulu berkedudukan di Kota Binjai yang dipimpin oleh T. Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 kejuruan dan 2 distrik, yaitu: Kejuruan Selesai Kejuruan Bahorok Kejuruan Sei Bingai Distrik Kwala Distrik Salapian

Luhak Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura (sekarang berstatus kecamatan) dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik, yaitu: Kejuruan Stabat Kejuruan Bingei Distrik Secanggang Distrik Padang Tualang Distrik Cempa Distrik Pantai Cermin

Luhak Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Brandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik yaitu: Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji Distrik Pulau Kampai Distrik Sei Lepan

ki|Potret warga Langkat sekitar tahun 1927 hingga 1932.

Awal tahun 1942, kekuasaan pemerintahan Belanda beralih ke pemerintahan Jepang, tetapi sistem pemerintahannya tidak mengalami perubahan, hanya sebutannya saja yang mengalami perubahan, seperti keresidenan berubah menjadi syu, yang dipimpin oleh syucokan dan afdeling berubah menjadi bunsyu, yang dipimpin oleh bunsyuco. Kekuasaan Imperium Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sumatra dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Teuku Muhammad Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi Agresi Militer Belanda I dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi menjadi dua negara bagian, yaitu pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Kota Binjai dengan kepala pemerintahannya yang bernama Wan Umaruddin dan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan kepala pemerintahannya yang bernama Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956, secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (bupati) netap bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanaan yaitu: Kewedanaan Langkat Hulu yang berkedudukan di Kota Binjai Kewedanaan Langkat Hilir yang berkedudukan di Tanjung Pura Kewedanaan Teluk Haru yang berkedudukan di Pangkalan Brandan

Pada tahun 1963 wilayah kewedanaan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah bupati serta assiten wedana (camat) sebagai perangkat akhir. Tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang caretaker (wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dandim 0202 Langkat.

Kabupaten Langkat berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Adapun batas wilayah kabupaten berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut: