Story

Muara Enim Regency is a regency of South Sumatra Province, Indonesia. The regency seat is the town of Muara Enim. The city of Prabumulih is an administrative body separating the main part of Muara Enim to the south of the city from a smaller part to its north. The regency until late 2012 covered an area of 8,587.94 km² and had a population of 717,717 at the 2010 Census; however, on 14 December 2012 five districts from the Muara Enim Regency were split off to form the new Penukal Abab Lematang Ilir Regency.

As a result of this creation, the residual regency was left with two physically separate units, together covering 7,482.86 km.2 Within its reduced area it had a population of 551,202 at the 2010 Census and 612,900 at the 2020 Census, the latter comprising 312,953 males and 299,947 females; the official estimate as at mid 2025 was 667,083 (comprising 340,368 males and 326,715 females).

In late 2022 it was stated that another six districts were to be separated out to form a new Rambang Lubai Lematang Regency, which would have consisted of the six districts of Rambang, Lubai, Lubai Ulu, Belimbing, Rambang Niru and Empat Petulai Dangku, in the east-central part of the regency. These 6 districts in all comprised 70 villages (desa) with an area of 2,307.90 km2 and 179,259 people as at mid 2025. However, in view of the moratorium instituted since 2013 by the Indonesian Government on the creation of new provinces and regencies, this proposal has not been carried out as at 2026.

Mining and agricultural activities are abundant in the regency and it is also a producer of oil. Notable crops include rice and coconuts.

Muara Enim, yang dihuni Suku Semende Darat, memiliki berbagai budaya, seperti Tari sambut (Muara Enim) yang berkembang dari Tari Sembah dalam masyarakat Kikim

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Muara Enim, bebehas dahulu menjadi bagian penting dalam persiapan hajatan, terutama pernikahan atau yang dikenal dengan ngantenkan. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada proses mengumpulkan dan mengolah padi hingga menjadi beras.

Mereka juga memiliki tradisi pewarisan Tunggu tubang, yakni tradisi di mana harta pusaka (rumah, sawah, dll) diberikan pada anak perempuan tertua (Matrilineal). Kalau tidak ada anak perempuan, anak laki-laki tertua yang menjadi Tunggu tubang (Ngangkit). Jika keluarga Tunggu tubang tidak punya anak, pusaka dialihkan ke adik perempuan sang tunggu tubang. Meski demikian, kuasa Tunggu Tubang terikat norma-norma adat dan diawasi Meraje/Jurai (Paman dari pihak ibu) serta keluarga besar.

Tunggu tubang memiliki tugas menjaga aset seperti mengatur waktu tanam dan panen. Mereka juga harus menentukan siapa yang berhak diberi hasil panen. Tunggu tubang juga harus melayani kerabat yang berkunjung ke desanya, yang membuat rumah itu harus muat dengan seluruh keluarga. Tunggu tubang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga, mulai dari pernikahan, acara kematian atau ziarah besar. Sistem Tunggu tubang terbukti dapat menjaga ketahanan pangan di daerah Semende. Sistem adat Tunggu tubang berlaku di Semende Darat yang luas wilayahnya sekitar 99.802 ha, sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan Gunung Patah. Diperkirakan, sistem adat Tunggu tubang dipengaruhi sistem adat di Suku Minangkabau, yang juga mewariskan pusaka keluarga kepada perempuan.

Nama “Muara Enim” berasal dari kata “Muara” yang berarti pertemuan sungai, dan “Enim” yang merupakan nama sungai utama yang membelah wilayah ini: Sungai Enim.

Berdasarkan cerita rakyat “Asal Mula Berdirinya Semende”, puyang (Nenek Moyang) masyarakat Semende di Muara Enim adalah enam orang dari Pagaruyung, Sumatera Barat, dan satu orang dari Basemah, Sumatera Selatan. Konon puyang dari Pagaruyung yakni Tuan Raja, Alim Raja, Legam Bumi, Raja Ngekop, Nakan Adin, dan Sarna Wali. Sementara dari Suku Basemah bernama Prabu Sahmat. Selain itu, banyak juga yang berasal dari Jawa dan Banten

Abad ke-13 Masehi, Islam diperkenalkan di Muara Enim Penduduk Muara Enim zaman dahulu memiliki hubungan dagang dengan Kayu Agung dan Palembang, lagipula Muara Enim pernah menjadi wilayah Kesultanan Palembang. Saat Palembang berperang dengan Belanda, banyak tokoh agama dari pedalaman, termasuk Muara Enim, ikut mati dalam perang sehingga terjadi krisis ulama, dan kemudian Belanda menduduki Muara Enim. Kantor pusat PT Bukit Asam (Saat itu dikenal sebagai perusahaan milik belanda yang mengelola Tambang Air Laya di Tanjung Enim pada tahun 1929) Berdasarkan sejarah, Kabupaten Muara Enim pada masa pendudukan Hindia Belanda, marga-marga di sepanjang Sungai Enim, mulai dari marga Semendo Darat sampai ke marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Kemudian, marga-marga di sepanjang Sungai Lematang mulai dari marga tamblang ujan mas hingga marga sungai rotan digabung menjadi satu wilayah administratif dengan nama "Onderafdeling Lematang Ilir" yang tunduk dengan Afdeling Palembangsche Boven Landen dengan asisten residen yang bertempat di Lahat. Batu bara mulai digali Belanda pada tahun 1919. Taman Adipura, taman yang memperingati pemberian piala Adipura tiga tahun berturut-turut (2009-2011) kepada Kabupaten Muara Enim. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan nama Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo dan dibentuk wilayah administratif baru yang dikenal dengan Lematang Ogan Tengah, selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah.

Ketika masa awal kemerdekaan Indonesia, hasil sidang Dewan Keresidenan Palembang pada tanggal 20 November 1946 dalam surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Panitia Sembilan dibentuk untuk bertanggung jawab atas pembentukan LIOT, dan hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) tanggal 14 Juni 1972 No. 471972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tanggal 26 Juni 1959.

Kabupaten LIOT dibentuk pada Masa Bersiap, sehingga jabatan kepala daerah dipegang oleh Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan antara tahun 1946-1950. Adapun Bupati non-gubernur pertama Muara Enim adalah Amaludin.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2642B/1980, pada tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dan dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dirubah menjadi Kabupaten Muara Enim sampai dengan sekarang.

Kemudian, 21 Juni 2001, Kota Prabumulih dimekarkan dari Muara Enim, dan pada 11 Januari 2013 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimekarkan dari Kabupaten Muara Enim

Pada 5 Maret 2024, Muara Enim meraih penghargaan adipura ke-15 kalinya.

Secara geografis, posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4°- 6° LS dan 104° - 106° BT. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km², terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan.

Kabupaten Muara Enim memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Kondisi topografi di Kabupaten Muara Enim cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah bermula dari bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Niru, Rambang, Lubai) terus ke utara–timur laut di mana terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.