Overview
01Overview
Ketapang Regency is a regency in the south of the province of West Kalimantan, on the island of Borneo in Indonesia. Until 2007 Ketapang Regency occupied an area of 34,120 km2 (roughly the same land area as the Kingdom of the Netherlands), but on 2 January 2007 five districts in the north-west of the regency were carved out to form a new North Kayong Regency.
The reduced Ketapang Regency has an area of 30,012 km2, and at the census in 2010 it had 427,460 inhabitants; the 2020 census revealed a growth in population to 570,657 over the intervening decade; the official estimate as at mid 2025 was 607,049 (comprising 314,957 males and 292,092 females). The principal town lies at Ketapang, whose urban area consists of the districts of Benua Kayong (except the desa of Negeri Baru) and Delta Pawan, with a total population of about 137,000 inhabitants.
Culture
01Language
Ketapang Malay (or Kayong Malay) is spoken throughout Ketapang Regency and North Kayong Regency. It is divided into several dialects, namely the Ketapang dialect, Teluk Melano dialect, Teluk Batang dialect, Sukadana dialect, and Kendawangan dialect, all of which are mutually intelligible, but which differ from the forms of Pontianak Malay and Sambas Malay spoken further north.
History
Not yet available in English; shown in Indonesian.
01Masa pemerintahan Hindia Belanda
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah (afdeling) yang merupakan bagian dari Keresidenan Kalimantan Barat (Residente Western Afdeling van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi tiga Onder Afdeling, yaitu: Sukadana, berkedudukan di Sukadana Matan Hilir, berkedudukan di Ketapang Matan Hulu, berkedudukan di Nanga Tayap Masing-masing Onder Afdeling dipimpin oleh seorang Wedana.
Tiap-tiap Onder Afdeling dibagi lagi menjadi Onder Distrik, yaitu: Sukadana terdiri dari Onder Distrik Sukadana, Simpang Hilir dan Simpang Hulu Matan Hilir terdiri dari Onder Distrik Matan Hilir dan Kendawangan Matan Hulu terdiri dari Onder Distrik Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau Masing-masing Onder Distrik dipimpin oleh seorang Asisten Wedana.
Afdeling Ketapang terdiri atas tiga kerajaan, yaitu: Kerajaan Matan yang membawahi Onder Afdeling Matan Hilir dan Matan Hulu Kerajaan Sukadana yang membawahi Onder Distrik Sukadana Kerajaan Simpang yang membawahi Onder Distrik Simpang Hilir dan Simpang Hulu
Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Panembahan. Sampai tahun 1942, wilayah-wilayah ini dipimpin oleh: Kerajaan Matan oleh Gusti Muhammad Saunan dan sekarang dipimpin Raja PRK Haji Gusti Kamboja Kerajaan Sukadana oleh Tengku Betung Kerajaan Simpang oleh Gusti Mesir
02Masa Pendudukan Jepang
Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status Afdeling, hanya saja pimpinan langsung diambil alih oleh Jepang.
Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 diganti oleh Pemerintahan Tentara Belanda (NICA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapng terbagi menjadi tiga pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi.
Pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati.
Geography
01Geography
Ketapang Regency occupies the most southern part of West Kalimantan Province. It is usually referred to locally as "Kayong", a term which also encompasses North Kayong. The Pawan River basin covers with major part of the regency, particularly the central and northeastern parts, with a catchment area of 11,508 km2.