Story

}}Bekasi is the largest city in the province of West Java and the third-largest city in Indonesia. Located on the eastern border of Jakarta, it serves as a commuter city within the Jakarta metropolitan area. According to the 2020 Census by Statistics Indonesia (BPS), Bekasi had 2,543,676 inhabitants.Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021. The official estimate for mid 2025 was 2,648,272 (comprising 1,328,712 males and 1,319,560 females). The city is bordered by Bekasi Regency (from which the city was separated administratively on 16 December 1996) to the north and the east, Bogor Regency and Depok City to the south, and the city of East Jakarta to the west.

Bekasi is one of the oldest cities in Indonesia, and has a history of being the capital city of the Kingdom of Tarumanagara. At that time, the name of Bekasi was Dayeuh Sundasembawa or Jayagiri. The earliest evidence of its existence dates from the fifth century according to the Tugu inscription, which describes the name of two rivers that run through the city, i.e. Candrabhaga and Gomati and one of those rivers, i.e. Candrabhaga''' is the origin of the name Bekasi where the name Candrabhaga evolved into "Bhagasasi" – due to the Sanskrit word candra (which means moon) evolved into Old Sundanese word 'sasi' which also means moon – and then the name Bhagasasi was mis-spelt as "Bhagasi", and then the Dutch colonial government also mis-spelt the name Bhagasi as "Bacassie", and finally it became "Bekasi". During the Dutch East Indies period, Bekasi was a part of Batavia residency. As a dormitory city, many middle-upper class satellite areas have been developed in Bekasi, complete with their own shopping malls, schools, hospitals, club houses, water park, and shuttle bus services to central Jakarta. The large number of multinational companies has apparently attracted many expatriates (mainly Japanese and Korean) to settle in Bekasi.

Chairil Anwar's poem Karawang-Bekasi (1948). Pramoedya Ananta Toer's novel Di Tepi Kali Bekasi (1951) is set mainly in Bekasi. "Bekasi Swag" song by Young Lex (ft. Doms Dee; 2015).

Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini.

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dahulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanagara. Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa (Jakarta), Pasir Awi (Jonggol), Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Purwalingga.

Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669–723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567–1579 M).

memberikan informasi atau menyimpan bukti sejarah.tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jaya Dewa) yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga.

Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara, abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

al=Cibarusah|Wilayah TjibaroesaBogor. Wilayah ini, adalah cikal bakal yang akan menjadi bagian. Dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Peta wilayah ini. dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1933.

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi termasuk ke dalam Karesidenan Batavia dan termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis.

Perkembangan kota Bekasi bermula dari sebuah tanah partikelir (land) yang dikuasai oleh Jeremias van Riemsdijk. Riemsdijk, yang kemudian menjadi Gubenur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1775-1777, memiliki lahan yang cukup luas di sekitar Batavia, yang meliputi land Ancol, Babelan, serta Bekasi. Pada tahun 1752 ia mendirikan pasar di sebelah timur Kali Bekasi yang mana hanya buka di hari Sabtu (kini Pasar Proyek). Pasar ini sebagai tempat jual beli hasil-hasil pertanian yang dikumpulkan dari kawasan pedalaman. Selain pasar sebagai tempat berdagang, ia juga mendirikan landhuis, landraad, kantor polisi dan penjara, serta membangun lapangan besar (kini menjadi Alun-alun Kota Bekasi).

Pada tahun 1831, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur darat yang menghubungkan Meester Cornelis dengan Bekasi via Pulo Gadung. Jalur ini membuka akses perdagangan dari Bekasi ke Batavia yang sebelumnya hanya melalui Kali Bekasi. Dari Pasar Bekasi dibangun pula jalan yang menghubungkan Cikarang (timur), Cileungsi (selatan), serta Babelan (utara). Pada tahun 1887, pemerintah juga membangun jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Batavia dengan Bekasi. Jalur ini terus bertambah hingga ke Cirebon pada tahun 1912. Dengan dibangunnya jalur-jalur tersebut, banyak investor yang kemudian menanamkan modalnya di Bekasi. Tanah partikelir yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Riemsdijk, berubah menjadi land-land kecil yang dikuasai oleh pengusaha pribumi dan Tionghoa.

Kondisi ini terus berlanjut hingga pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan, dan Kun menjadi Desa atau Kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Pada tanggal 13 Desember 1945, Bekasi dibakar oleh tentara Britania.

Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden. Sementara, batas Pondok Gede, Kali Bekasi, dan Serangbaroe ke Selatan yaitu wilayah Kranggan (Jatisampurna), Awirangan, Setu, hingga Tjibaroesa Buitenzorg (Bogor) menjadi bagian dari Negara Pasundan. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad van Nederlandsch Indie 1948 No.178 Negara Pasundan.

Pada tanggal 17 Februari 1950, terjadi aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi di Alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut:

"Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan, dan wilayah pelimpahan dari Kawedanan Jonggol (Tjibaroesa), Buitenzorg yaitu: Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna), serta sebagian Kecamatan Setu. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Kewedanannya sendiri adalah: Kewedanan Bekasi Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa Kecamatan Cilincing terdiri atas 3 desa Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa Kewedanan Tambun Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa Kewedanan Cikarang Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa Kecamatan Lemababang terdiri atas 8 desa Kecamatan Cibarusah terdiri atas 11 desa Kewedanan Serengseng Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa

Pada tahun 1960 Kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (Jalan Ir H. Juanda, Kota Bekasi). Kemudian pada tahun 1982, saat bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani No.1, Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena perkembangan Bekasi yang sangat pesat sehingga bahkan dibentuk Kota Administratif Bekasi.

Kota Administratif Bekasi sendiri dibentuk pada tahun 1981 dari Kecamatan Bekasi (16 kelurahan dan 8 desa) dan sebagian dari Kecamatan Tambun (2 kelurahan, serta sebagian dari 2 desa) dengan 4 kecamatan yang terbagi ke 18 kelurahan dan 8 desa melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 1981.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono dari tahun 1982 hingga 1988. Tahun 1988 Wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi dari tahun 1988 hingga 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR dari tahun 1991 hingga 1997.

Pada perkembangannya, Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang makin tinggi. Dengan begitu status Kota Administratif Bekasi kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 yang menambahkan tiga kecamatan, yakni kecamatan Pondokgede, Jatiasih, dan Bantargebang.

Selanjutnya dengan terjadinya reformasi, penambahan kecamatan dan kelurahan dilakukan melalui peraturan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2000 terkait pembentukan Kecamatan Jatisampurna dari Pondokgede, yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bekasi mengatur pembentukan dua kecamatan baru, yakni: Rawalumbu dari Bekasi Timur; dan Medan Satria dari Bekasi Barat. Dengan demikian, pembagian adminisitratif Kota Bekasi pada tahun 2000 adalah 10 Kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 35 Kelurahan dan 17 Desa.

Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penetapan Kelurahan mengatur bahwa seluruh desa yang ada di Kota Bekasi berubah status menjadi kelurahan. Dengan demikian, pembagian adminisitratif Kota Bekasi pada tahun 2002 menjadi 10 Kecamatan dan 52 Kelurahan.

Kemudian pada tahun 2004, muncul lagi Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 yang mengubah Perda Nomor 14 Tahun 2000. Perda ini membentuk 2 Kecamatan; Mustika Jaya dari Bantargebang; dan Pondok Melati dari Jatisampurna dan Pondokgede; serta menambah kelurahan baru. Hal ini menyebabkan pembagian adminisitratif Kota Bekasi menjadi seperti sekarang ini, dengan 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan.

Situated in the alluvial lowland, Bekasi City has a tropical monsoon climate (Köppen: Am). The wettest month (highest rainfall) is January, with a rainfall total of, while the driest month (lowest rainfall) is August, with a rainfall total of.