Story

Merangin Regency is a regency (kabupaten) of Jambi Province on the island of Sumatra, Indonesia. It was created on 4 October 1999 by the division of the former Sarolangun Bangko Regency into a new Sarolangun Regency in the east and this Merangin Regency in the west. The regency covers an area of 7,544.24 km2, and had a population of 333,206 at the 2010 census and 354,052 at the 2020 census; the official estimate as of mid 2025 was 378,357 (comprising 189,365 males and 184,044 females in 2024). The administrative capital is the town of Bangko.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk kabupaten Merangin berasal dari suku Melayu (Melayu Jambi, Batin, Penghulu) dan Jawa. Sementara suku lainnya, berasal dari suku Minangkabau, Sunda, Batak, dan suku lainnya seperti: Tionghoa, Suku Anak Dalam/ Kubu, dan Kerinci. Suku Melayu sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi yakni: Batin & Penghulu.

Berikut adalah banyaknya penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan suku bangsa:

Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatra di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatra dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu: Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah, dan Sub Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1946, sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Keresidenan Jambi yang terdiri dari beberapa kewedanaan, di antaranya adalah kewedanaan Bangko, Kewedanaan sarolangun, kewedanaan muara bungo dan kewedanaan Tebo tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, terbentuklah Kabupaten Merangin yang terdiri dari kewedanan Bangko, Sarolangun, Bungo dan Tebo dengan Ibukota Muaro Bungo, tetapi secara efektif aktivitas pemerintah Daerah Otonom Pemerintah Kabupaten Merangin berada di Bangko, dan setelah pemberontakan PRRI 1958 kantor Bupati Merangin yang berada di Bangko di bumi hanguskan oleh PRRI, maka aktivitas Pemerintahan di pindahkan ke Muara Bungo.

Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari: Kabupaten Batanghari Kabupaten Merangin Termasuk wilayah Kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci hilir serta Kotapraja Jambi.

Selanjutnya atas aspirasi masyarakat di wilayah eks Kewedanaan Bangko, Sarolangun dan Tebo yang menginginkan Kabupaten Merangin di pecah menjadi dua Kabupaten, maka berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah TIngkat II Tanjung Jabung, dengan UU ini maka Bangko ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan Kantor Bupati berada di Ujung Tanjung Muara Masumai Bangko. Selanjutnya Pada Tahun 1980an dibangunlah pusat pemerintahan di jalan Jenderal Sudirman Km2, dan kantor Bupati juga di pindahkan ke pusat perkantoran tersebut, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Berikutnya dilakukan pemekaran wilayah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berdasarkan dengan Undang-undang No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tersebut terbentuk Kabupaten Sarolangun dengan Ibukota Sarolangun, dan Kabupaten Sarolangun Bangko di ubah namanya menjadi Kabupaten Merangin dengan Ibukota Bangko.

Kabupaten Merangin sebelum penjajahan Belanda merupakan suatu wilayah yang subur, berada didataran tinggi Jambi dan sebagian berada pada dataran rendah yang dialiri oleh beberapa sungai yakni Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Tabir dan banyak lagi sungai-sungai kecil. Daerah ini sebelum penjajahan Kolonial Hindia Belanda merupakan pendukung Kerajaan Melayu Jambi tetapi mempunyai pemerintahan sendiri di bawah tiga depati, yakni Depati Setiyo Nyato berkedudukan di Tanah Renah Sungai Manau, Depati Setiyo Rajo Berada di Lubuk Gaung dan Depati Setiyo Beti berada di Nalo Tantan, ditambah dengan Pemuncak Pulau Rengas, Pembarap, Pamenang serta Serampas Sungai Tenang.

Kekuasaan ketiga depati ini lebih dikenal dengan Depati Tigo dibaruh (bawah) yang merupakan satu kesatuan dari kekuasaan (kerajaan) Pucuk Jambi yang dikenal dengan Depati Tujuh Helai Kain yakni empat di atas di Kerinci adalah Depati Muara Langkap, Depati Hatur Bumi, Depati Biangsari dan Depati Rencong Talang dan Tigo dibaruh di Bangko. Wilayah Pucuk Jambi ini mendapat pengaruh Pagaruyung/ Minangkabau yang dapat dibuktikan bahwa Adat istiadat dan hukum adatnya ada kesamaan yang mendasar dari Hukum Adat Minangkabau.

ki|Rumah Asisten Residen di Bangko (1907)

Zaman penjajahan Belanda yang dimulai pada saat Sultan Thaha Syaifuddin gugur Tahun 1906, semenjak itu Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan pemerintahan lokal untuk menjalankan kekuasaannya, Pemerintahan Hindia Belanda membentuk dan membagi wilayah Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga, Penetapan Marga-Marga tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi Wilayah kewedanaan Bangko dalam 14 Marga, dan setiap Marga diperintah oleh Pasirah selaku Kepala Marga, secara Administratif Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wilayah Merangin merupakan Subdivisi Bangko di bawah Devisi Jambi yang masuk Ke dalam Keresidenan Palembang dan terakhir ketika dibentuk Keresidenan Jambi, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Wilayah Kewedanaan Bangko menjadi Bagian dari Keresidenan Jambi.

Pada awal kemerdekaan Jambi masih terdiri dari beberapa kewedanaan yaitu Kewedanaan Jambi, Kewedanaan Muara Tembesi, Kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo. Selanjutnya dengan dibentuknya beberapa daerah Otonom di Provinsi Sumatra Tengah, maka Keresidenan Jambi di bagi atas dua Kabupaten yakni Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari.

Pada saat terjadinya agresi Belanda I dan agresi Belanda II, Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernur Militer Sumatera Selatan dan dengan Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah Muhammad Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko.

Namun oleh karena Kewedanaan Bangko merupakan bagian dari Pemerintah Sumatra Tengah, dan ketika Belanda melakukan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Muhammad Kamil sebagai Bupati Merangin terhitung Sejak tanggal 1 Januari 1950 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 321952.

ki|Salah satu sudut ibukota Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi dan secara geografis terletak antara 101, 32, 11–102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23–1, 52, 00 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah7.679 km2 atau 745,130 Ha yang terdiri dari 4.607 km2 berupa dataran rendah dan 3.027 km2 berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut dengan batas wilayah meliputi:

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 m dpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0–100 m dpl dengan luasan 42.77 persen luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100–500 m dpl seluas 32.53 persen luas kabupaten, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 m dpl seluas 14.5 persen dari luas Kabupaten Merangin meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagaian Tabir Ulu.