
Tangerang Regency is a regency (kabupaten) of Banten Province, Indonesia. It is located in the northwest of the island of Java. Though commonly misunderstood as being a part of Jakarta, Tangerang is actually outside Jakarta City but is part of the Greater Jakarta Metropolitan Region (which is called Jabodetabek, Tangerang being the "ta" of the acronym). Originally created in 1950 and then including 1,371 km2 of territory to the west of Jakarta, since 1993 the regency has lost territory as first Tangerang city (Kota Tangerang) was split off on 27 February 1993 and subsequently South Tangerang city (Kota Tangerang Selatan) was split off on 29 October 2008.
The residual Regency now has an area of 1,034.54 km2 and a population of 2,834,376 at the 2010 census, growing to 3,245,619 at the 2020 census; the latest official estimate (for mid 2025) is 3,516,095 (comprising 1,789,061 males and 1,727,034 females), with population still growing since 2020 at an average 2.83% per year. If the two cities had not been split off in 1993 and 2008, on its original boundaries the regency would have had 6,967,005 inhabitants as of mid-2025, which would have given it the largest population of any regency in Indonesia.
The current regent (bupati) is Andi Ony Prihartono (from 21 September 2023). The town of Tigaraksa is the regency seat.
Tangerang Regency is bounded by the Java Sea to the north, by Jakarta city, Tangerang city and South Tangerang city to the east, by Bogor Regency (in West Java) to the south, by a small section of Lebak Regency to the southwest, and by Serang Regency to the west.
Not yet available in English; shown in Indonesian.
Suku bangsa terbesar di Kabupaten Tangerang adalah suku Sunda, mereka tersebar di bagian barat, tengah, dan selatan. Hal ini karena sejak dahulu wilayah Tangerang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada masa itu, Tangerang adalah salah satu pelabuhan penting milik Kerajaan Sunda. Selain itu, terdapat juga suku Betawi yang terutama mendiami bagian timur laut, seperti di kecamatan Teluknaga, Pakuhaji, Kosambi, Sepatan, dan Sepatan Timur, serta suku Jawa yang menggunakan bahasa Jawa Serang, terutama di bagian barat laut dekat perbatasan dengan Kabupaten Serang. Kemudian juga terdapat minoritas Tionghoa Benteng yang tinggal di dekat perbatasan dengan Kota Tangerang.
Di Kabupaten Tangerang, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Karena banyaknya pendatang yang tinggal di wilayah ini juga karena bahasa mereka yang berbeda-beda, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai basantara. Berbeda dengan di sebagian wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, di mana bahasa Sunda sudah mulai jarang digunakan, di Kabupaten Tangerang, bahasa Sunda dialek Tangerang masih sangat umum digunakan dan menjadi bahasa terbesar. penyebarannya meluas dari barat hingga timur yang dibatasi dengan Sungai Cisadane. Bahasa Betawi yang digunakan di Kabupaten Tangerang adalah dialek Betawi Ora, terutama di bagian timur laut yang berbatasan dengan Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Selain itu, bahasa Jawa Serang juga digunakan di bagian barat laut yang berbatasan dengan Kabupaten Serang.
Not yet available in English; shown in Indonesian.
Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh serangan VOC pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.
Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Sebutan ”Tangeran” yang berarti ”tanda” itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.
Dikisahkan, bahwa kemudian pemerintahan ”Tiga Maulana”, ”Tiga Pimpinan” atau ”Tilu Tanglu” tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tangerang pada era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.
Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Kepulauan Midway dan Kepulauan Solomon. Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, di antaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.
Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang asas pemerintahannya militer. Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai Gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan Gunseibu. Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) serta dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (wali kota) dan Kenco (bupati).
Secara hierarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat), dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal:
Kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kotapraja) Pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.
Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya:
"Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan seperti di bawah ini:
Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan."
Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988-1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984). Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibu kota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.
Not yet available in English; shown in Indonesian.
Peta Kabupaten Tangerang terbaru setelah pemekaran Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'–106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan dengan luas wilayah 959,61 km2 atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten.
Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan:
Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane merupakan sungai terpanjang di Tangerang yang mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tangerang merupakan wilayah perkembangan dan penyangga ibu kota Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah pertumbuhan, yakni: Pusat Pertumbuhan Balaraja, Cikupa, Legok, Panongan, Jayanti, Pasarkemis, serta Tigaraksa berada di bagian barat yang berperan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan. Pusat Pertumbuhan Kronjo, Mekar Baru, Sukadiri, Kemiri, Pakuhaji, beserta Mauk berada di wilayah pesisir, mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, serta pelabuhan. Pusat Pertumbuhan Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Kosambi, Pagedangan, serta Teluknaga berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, beserta Provinsi DKI Jakarta yang memfokuskan pada pembangunan atau pengembangan pusat permukiman, perindustrian, bisnis, dan MICE.
Kabupaten Tangerang secara geografis memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke utara. Ketinggian wilayah berkisar antara 0–50 m di atas permukaan laut. Daerah utara Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai dan sebagian besar daerah urban, daerah timur adalah daerah rural dan pemukiman, sedangkan daerah barat merupakan daerah industri dan pengembangan perkotaan. Secara garis besar wilayah topografi Kabupaten Tangerang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: Dataran pesisir, terletak di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0-25 meter di atas permukaan laut wilayahnya meliputi Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasar Kemis, dan Sepatan. Dataran rendah dari bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut, Kemiringan tanah rata-rata 0-3 % menurun ke utara. Ketinggian wilayah dataran rendah ini berkisar antara 25 – 85 meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan garis lintang, Kabupaten Tangerang berada di wilayah Iklim Tropis dan menurut klasifikasi Iklim Koppen sebagian besar daerah Kabupaten Tangerang berada pada kategori iklim muson tropis (Am) dengan dua periode musim yang dipengaruhi pergerakan angin monsun, yaitu musim penghujan yang dipengaruhi angin monsun baratan dan musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun timuran. Musim penghujan di Kabupaten Tangerang biasanya terjadi sejak bulan November hingga bulan April dengan curah hujan bulanan lebih dari 150 mm per bulannya. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Tangerang biasanya berlangsung dari bulan Juni sampai bulan September dengan curah hujan bulanan kurang dari 100 mm per bulan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tangerang berkisar antara 26 °C–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 72%–85%.