Story

Southeast Aceh Regency is a regency in the Aceh province of Indonesia. It is located on the island of Sumatra. In 1974, the Southeast Aceh Regency was created by being separated from the Central Aceh Regency; however in 2002 the northern part of this regency was itself split away to form the new Gayo Lues Regency. The regency now covers an area of 4,179.12 square kilometres and had a population of 179,010 at the 2010 census and 220,860 at the 2020 Census; the official estimate as of mid 2025 was 237,910 (comprising 119,721 males and 118,189 females). The seat of the regency government is at the town of Kutacane (in Babussalam district). The main commodities produced in the regency are palm oil, cacao, coconut, coffee, nutmeg, walnut, and pachouli oil The main rivers are the Alas River and the Butan River. It contains the Leuser Ecosystem.

The original inhabitants of Southeast Aceh Regency are the Alas people. They use the Alas language and live under the customs (adat) of those people. However, the population of the Southeast Aceh Regency has become very diverse due to migration from other regencies of Aceh and beyond. Although this Regency is part of Aceh province, the Acehnese people (an eastern coastal grouping) do not dominate this place.

Here are some other peoples other than Alas inhabiting the regency: Gayo people, the majority of whom live in Bambel district. Karo people in Babul Makmur, Lawe Sigala-Gala, Semadam, and Babussalam districts. Java Islanders (Javanese and Sundanese peoples) in Badar and Babussalam districts. Minangkabau people in Babussalam district (in the town of Kutacane). Singkil people in Bambel district. Acehnese people, mainly in Babussalam district (in the town of Kutacane).

There are other smaller ethnic groups that are still new to the Regency and do not constitute a majority population elsewhere, such as Tamiang Malays.

Sejarah awal Kabupaten Aceh Tenggara dimulai dari penyusunan pemerintahan di seluruh wilayah Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada kawasan tengah Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu "keluhakan" yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibu kota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama antara Kutacane Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan kaki, atau jika menggunakan kendaraan harus melalui Aceh Timur dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif sehingga pada tanggal 21 September 1953 beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas dan perlawanan dari Daud Beureueh sebagai pimpinan militer Aceh. Hal ini mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Wali kota Syahadat berhasil membuat Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo secara de facto mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Lues Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara peresmian di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Wali kota Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Wali kota Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Kemudian pada tanggal 10 April 2002, 57% dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dimekarkan untuk membentuk Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.