Kisah

Kota Cilegon adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini juga terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di tepi Selat Sunda. Kota ini dikenal sebagai "Kota Baja", yang disebabkan adanya industri baja milik Biro Klasifikasi Indonesia melalui dana investasi pemerintah Danantara, yakni Krakatau Steel. Kota ini berada di wilayah metropolitan Serang Raya.

Sebelumnya, Kota Cilegon pernah berstatus sebagai kota administratif yang mencakup seluruh wilayah Kota Cilegon saat ini, hingga kota ini berubah status menjadi kota otonom pada tanggal 27 April 1999.

Di Kota Cilegon, terdapat berbagai macam objek vital milik negara Indonesia, antara lain seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Ciwandan, Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water dan Berikat Selat Sunda.

Budaya yang tercipta di Cilegon merupakan budaya campuran (mestizo) tetapi secara umum budaya mereka merupakan budaya Sunda Kuno Banten dengan pencampuran sangat kental dengan pengaruh keislaman dan Jawa. Suku asli Cilegon adalah Suku Sunda Banten. Namun dalam perkembangannya, kehadiran pengaruh Cirebon turut mewarnai, sehingga terbentuklah masyarakat suku Jawa Banten sebagai hasil akulturasi antara kedua budaya tersebut.

Bahasa yang digunakan masyarakat asli kota Cilegon adalah bahasa Sunda Banten dan Jawa Banten Lor. Pemakaian bahasa Indonesia jamak umum dipakai di seantero Kota Cilegon. Bahasa lain juga dipergunakan oleh para suku pendatang yang turut menambah keberagaman budaya Kota Cilegon.

Produk budaya masyarakat cilegon antara lain Tari Bendrong Lesung, Patingtung Bambu, Pencak Silat Khas Cilegon, Rampak Bedug dan Ubrug. Produk Budaya lain berupa benda adalah Batik Lereng Lesung Mandiri, Golok, dan alat musik patingtung, apalagi dengan adanya Sangar Batik Krakatoa Cilegon yang mengedapankan batik lokal dengan motif yang tidak lepas dengan budaya Cilegon.

Kota Cilegon dalam pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1651, Cilegon merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan Kesultanan Banten. Pada masa itu Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak didiami orang.

Namun sejak masa keemasan Kesultanan Banten dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatra. Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen disertai perkembangan yang sangat pesat.

ki|Pelabuhan Merak pada tahun 1932. Foto Groepsportret van leerlingen van de H.I.S. di Cilegon.

Pada tahun 1816 dibentuk Districh Cilegon oleh Hindia Belanda dibawah Keresidenan Banten di Kota Serang. Rakyat Cilegon ingin membebaskan diri dari penindasan penjajahan Belanda. Puncak perlawanan rakyat Cilegon kepada Kolonial Belanda yang dipimpin oleh KH. Wasyid yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon tepatnya pada tanggal 9 Juli 1888.

Sedangkan pada tahun 1924, di Districh Cilegon telah ada perguruan pendidikan yang berbasis Islam yaitu Perguruan Al-Khairiyah dan Madrasah Al-Jauharotunnaqiyah. Dari perguruan pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh yang berbasis Islam di Cilegon.

Memasuki era 1962, di Cilegon berdiri sebuah Pabrik Baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri wilayah Cilegon. Industri Baja Trikora berkembang pesat setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tanggal 31 Agustus 1970 yang mengubah Pabrik Baja Trikora menjadi Krakatau Steel berikut anak perusahaannya.

Perkembangan industri yang pesat di Cilegon berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian penduduk Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pedagang dan lain sebagainya.

Krakatau Steel telah mendorong pembangunan dan perkembangan yang sangat pesat bagi wilayah Cilegon, yang akhirnya memengaruhi kondisi sosial budaya dan tata guna lahan. Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah industri, perdagangan dan jasa.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1986, bahwa Kota Administratif Cilegon berada dibawah pemerintahan Kabupaten Serang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan. Aspirasi yang bekembang dalam lingkup Kota Administratif Cilegon disalurkan melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang.

Sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya baik pelayanan jasa koleksi maupun distribusi, pertumbuhan masyarakat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi efek dalam mengoleksi hasil produksinya dan demikian pula sebaliknya, yaitu mendistribusikan hal-hal yang dibutuhkan daerah tersebut. Untuk melayani kebutuhan tersebut perlu aparat yang memadai setingkat dengan Daerah Tingkat II.

Dalam perkembangannya Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik pembangunan fisik, sosial dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa-Sumatra.

Perkembangan dan kemajuan Kota Administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan demikian untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang sangat perlu Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya.

Peluang yang diberikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah semakin memberikan keleluasan bagi Cilegon untuk mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Peluang tersebut semakin nyata setelah institusi pemerintah di Kota Cilegon menjadi lengkap dengan terbentuknya DPRD Kota Cilegon.

Dengan ditetapkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Depok dan Kotamadya Cilegon. Status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan kepemimpinan Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai pejabat wali kota Cilegon dan H. Zidan Rivai sebagai Ketua DPRD Cilegon.

Secara administratif wilayah berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon.

Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara Cilegon topografinya menjadi berlereng karena berbatasan langsung Gunung Batur, sedangkan di wilayah selatan topografi menjadi sedikit berbukit-bukit terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak, Serang.

Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda, dan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta–Merak. Selain itu rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan lingkar selatan Kota Cilegon serta menambah tingkat konektivitas kota ini dengan daerah lain di sekitarnya.

Menurut klasifikasi Iklim Koppen, iklim di Kota Cilegon termasuk dalam Iklim monsun tropis (Am), tetapi semakin dengan pesatnya perkembangan Kota Cilegon jumlah tutupan hijau di kota ini menjadi sangat berkurang sehingga mengubah jenis tutupan permukaan di wilayah Kota Cilegon. Kota ini mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata 22 °C-33 °C.

Curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember–Februari dengan Januari sebagai bulan terbasah dan curah hujan minimum berlangsung pada bulan Juli-September dengan Agustus sebagai bulan terkering.

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Cilegon berada pada angka 1800 – 2100 mm per tahun dengan jumlah hari hujan yakni 130 hari hujan per tahun. Tingkat kelembapan nisbi pertahun berkisar antara 77%–85%.